Menteri Susi: Aksi Cantrang Muncul Tiap Ada Isu Reshuffle Kabinet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) menyapa warga ketika menyaksikan puncak pagelaran Jember Fashion Carnaval ke-15 di Jember, Jawa Timur, 28 Agustus 2016. ANTARA FOTO

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) menyapa warga ketika menyaksikan puncak pagelaran Jember Fashion Carnaval ke-15 di Jember, Jawa Timur, 28 Agustus 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak jangan menghabiskan energi untuk perdebatan alat tangkap cantrang yang menurut dia tidak ramah lingkungan. Susi menganggap pro-kontra dalam suatu kebijakan adalah biasa.

    "Presiden (Joko Widodo atau Jokowi) sudah melarang saya keluarkan energi untuk cantrang," kata Susi Pudjiastuti di sela Rakornas Pemberantasan IUU Fishing di Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

    Baca juga:
    Demo Larangan Cantrang, Istana Temui Pewakilan Aliansi Nelayan

    Menurut Susi, aksi yang dilakukan kelompok nelayan saat ini merupakan hal yang biasa terjadi bila ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pihaknya. Menteri Susi mengingatkan bahwa pada 2016 juga pernah ada aksi demonstrasi setelah pemerintah mengeluarkan larangan penggunaan cantrang.

    "Biasa, setiap tahun ada demo," katanya. Susi pun menambahkan, aksi tersebut juga biasa terjadi bila ada wacana reshuffle atau perombakan kabinet.

    Baca pula:
    Jokowi Minta Menteri Susi Tak Cuma Urusi Cantrang

    Sebagaimana diketahui, ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Selasa, 11 Juli, sebagai bentuk keprihatinan atas sejumlah regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk dilarangnya alat tangkap cantrang.

    Koordinator aksi tersebut, Rusdianto Samawa, menyatakan, pihaknya mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memperbaiki kondisi perikanan Republik Indonesia.

    Namun, ujar Rusdianto, terdapat sejumlah regulasi KKP yang kebijakannya dinilai tidak mampu menyejahterakan sehingga nelayan menanggung risiko besar seperti matinya usaha, termasuk pelarangan penggunaan cantrang. Selain itu, ia mengemukakan risiko besar lainnya yang ditanggung nelayan, antara lain terjadinya pengangguran.

    "Sehingga kami harapkan agar pemerintah daerah bisa memperhatikan dan membuat regulasi yang baik untuk melindungi nelayan serta masyarakat," katanya.

    ANTARA | S. DIAN ANDRYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.