Usai Putusan MK, Konsultasi KPU dengan DPR Tak Mengikat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU RI Arief Budiman, menjawab pertanyaaan awak media terkait RUU Pemilu, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 19 Juni 2017. Arief Budiman menegaskan bahwa KPU akan menyiapkan draft peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2019, Rancangan Undang-Undang Pemilu meskipun RUU Pemilu belum disahkan oleh DPR. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU RI Arief Budiman, menjawab pertanyaaan awak media terkait RUU Pemilu, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 19 Juni 2017. Arief Budiman menegaskan bahwa KPU akan menyiapkan draft peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2019, Rancangan Undang-Undang Pemilu meskipun RUU Pemilu belum disahkan oleh DPR. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan akan tetap berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan peraturan KPU. Namun konsultasi itu, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi tidak mengikat.

    "Bisa saja terjadi perbedaan pendapat, maka, kalau KPU meyakini pendapatnya itu sesuai dengan ketentuan, kami akan jalankan itu," ujar Arief di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.

    Baca: Pilkada Serentak, Partisipasi Belum Sesuai Ekspektasi KPU  

    Arief menjelaskan pengaturan rapat konsultasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan pengaturan rapat dengar pendapat yang diatur dalam UU MD3. Sebab, peraturan KPU adalah peraturan spesifik yang diatur di bawah Undang-Undang Pilkada. "Kalau di UU MD3, itu hal umum, dilaksanakan sesuai fungsi DPR," ujarnya.

    Sementara itu, menurut Arief, pembuatan PKPU adalah kewenangan yang spesifik yang diatur dalam UU Pilkada. "Dalam putusan konstitusi sudah dinyatakan artinya khusus bahas soal PKPU, kita gunakan UU Pilkada ini," ujarnya. Jadi, kata Arief, tak ada kaitan antara penyusunan PKPU dengan Rapat Dengar Pendapat yang diatur dalam UU MD3.

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atas Pasal 9 ayat (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan putusan ini, hasil rapat konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah tidak bersifat mengikat.

    Baca juga: Alasan KPU Minta RUU Penyelenggaraan Pemilu Segera Disahkan 

    MK juga menyatakan frasa 'yang keputusannya bersifat mengikat' dalam Pasal 9 ayat (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    Menanggapi keputusan MK tersebut, Arief Budiman menyatakan akan tetap berkonsultasi dengan Dewan dalam penyusunan PKPU. "Tapi rekomendasi kesimpulan dan putusan tidak mengikat," ujar dia.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.