Tokoh Dayak Ini Meminta Pemindahan Ibu Kota Tak Sekadar Wacana

Reporter

Presiden Joko Widodo kembali memunculkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya yang pernah menjadi wacana Sukarno pada 60 tahun lalu. Apa alasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya?

TEMPO.CO, Palangkaraya - Salah satu tokoh masyarakat Dayak, Kalimantan Tengah, Sabran Achmad, meminta pemerintah segera menetapkan tempat yang akan menjadi calon ibu kota. Ia menyampaikan hal itu terkait dengan adanya wacana Palangkaraya bakal menjadi ibu kota negara seiring dengan munculnya isu pemindahan ibu kota.

"Sebaiknya jangan hanya wacana saja, segera putuskan mana yang dipilih. Kasihan masyarakat Dayak jadi terombang-ambing karena dampaknya sangat luar biasa," ujarnya ketika ditemui di rumahnya, di Palangkaraya, Minggu, 9 Juli 2017.

Baca: Wacana Pemindahan Ibu Kota, Harga Tanah di Palangka Raya Melonjak

Menurut dia, selama pemerintah belum memutuskan lokasi yang dipilih sebagai ibu kota, akan timbul berbagai macam dampak, dari dampak sosial hingga naiknya harga tanah di Kalimantan Tengah.

"Karena itu, saya berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebaiknya dalam posisi menunggu saja dari pemerintah pusat, dan nanti setelah ada putusan, baru kemudian diambil langkah selanjutnya," kata mantan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah ini.

Sabran merupakan satu-satunya saksi mata peletakan batu pertama pendirian Kota Palangkaraya oleh Presiden Sukarno pada 17 Juli 1957 yang masih hidup. Ia menilai pendirian Kota Palangkaraya sangat istimewa.

Baca juga: Muhaimin Iskandar: Pemindahan Ibu Kota Terwujud di Rezim Jokowi

Selain karena pendirian Kota Palangkaraya dilakukan Presiden Sukarno, kata Sabran, penetapan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi ke-17 dilakukan pada periode masa kerja Kabinet RI ke-17. Angka 17 sama dengan tanggal pendiriannya. "Jadi bagi kami angka 17 itu merupakan angka keramat," ujarnya.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran tidak memberikan komentar saat diminta tanggapannya soal pemindahan ibu kota beberapa waktu lalu. "Saya tidak ada komentar, tapi gini, intinya gubernur tidak akan mendahului pimpinan tertinggi, yaitu Presiden. Kalau Bapak Presiden sudah beri petunjuk, baru kami akan berikan komentar," ujarnya.

KARANA W.






Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

8 hari lalu

Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

Pimpinan Otorita IKN tengah menggodok susunan organisasi ibu kota pengganti DKI Jakarta itu. Dua deputi yang dipilih diutamakan berasal dari Kaltim.


Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

29 hari lalu

Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

Wakil KEtua Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan waktu yang tersedia sangat kurang untuk pembangunan tahap awal IKN.


Hari Ini di Tahun 1991, Berlin Resmi Kembali Jadi Ibu Kota Jerman

20 Juni 2022

Hari Ini di Tahun 1991, Berlin Resmi Kembali Jadi Ibu Kota Jerman

Parlemen Jerman mengesahkan pemindahan Ibu Kota ke Berlin. Peristiwa ini sering dikenal dengan sebutan hauptstadtbeschluss atau keputusan ibu kota.


DPRD DKI Sahkan Pansus Jakarta Pascapemindahan IKN

6 Juni 2022

DPRD DKI Sahkan Pansus Jakarta Pascapemindahan IKN

DPRD DKI Jakarta mengesahkan tiga pansus yang salah satunya terkait nasib Jakarta setelah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)


Luhut Sebut IKN Tak Bakal Kalah dengan Dubai: World Class City for All

22 Mei 2022

Luhut Sebut IKN Tak Bakal Kalah dengan Dubai: World Class City for All

Luhut berharap pemindahan kantor-kantor utama pemerintah pusat ke Ibu Kota Negara (IKN) akan selesai pada kuartal II 2024.


Berikut Pajak Khusus IKN yang Dapat Dipungut oleh Otorita

6 Mei 2022

Berikut Pajak Khusus IKN yang Dapat Dipungut oleh Otorita

Pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dipastikan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah.


Ini Daftar Lengkap Susunan Tim Transisi IKN

6 Mei 2022

Ini Daftar Lengkap Susunan Tim Transisi IKN

Beleid transisi IKN ini ditetapkan di Jakarta pada 28 April 2022. Keputusan diteken oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


Sederet Tugas Tim Transisi IKN, Berikut Target dan Batas Wewenangnya

6 Mei 2022

Sederet Tugas Tim Transisi IKN, Berikut Target dan Batas Wewenangnya

Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki sederet tugas


Ingin Beri Masukan atas Rancangan Peraturan Pelaksana UU IKN? Begini Caranya

21 Maret 2022

Ingin Beri Masukan atas Rancangan Peraturan Pelaksana UU IKN? Begini Caranya

Masyarakat diundang berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan peraturan pelaksana Undang-undang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Bagaimana caranya?


ADB Siap Bantu Otorita, Mulai dari Merancang IKN hingga Menggalang Pembiayaan

18 Maret 2022

ADB Siap Bantu Otorita, Mulai dari Merancang IKN hingga Menggalang Pembiayaan

Wakil Presiden ADB, Ahmed M. Saeed, menyatakan pihaknya berkomitmen membantu Indonesia dalam merencanakan IKN untuk mewujudkan kota inklusif.