Pemeriksaan Kasus E-KTP, KPK Cecar Ganjar Soal Penganggaran  

Reporter

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berada diruang tunggu sebelum dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik di gedung KPK, Jakarta, 7 Desember 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan lanjutan dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ganjar mengaku ditanya mengenai penganggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

"Ditanya mengenai proses anggaran saja," kata Ganjar di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017. Ganjar, yang saat proyek berlangsung menjabat sebagai Wakil Komisi Pemerintahan DPR, selesai diperiksa sekitar pukul 11.50.

Baca: KPK Jadwalkan Periksa 5 Politikus Terkait Kasus E-KTP

Politikus PDI Perjuangan ini menilai pembahasan anggaran untuk proyek e-KTP ini berlangsung secara wajar. "Prosesnya semuanya berlangsung wajar saja, yang tidak pernah kita ketahui kan yang di bawah tangan, yang di belakang meja," ujarnya.

Ia diperiksa sebagai mantan anggota DPR yang diduga mengetahui keberlangsungan proyek tersebut. Ganjar diperiksa bersama politikus PDI Perjuangan lainnya, Olly Dondokambey. Tiga politikus, Jazuli Juwaini, Nu'man Abdul Hakim, dan Abdul Malik Haramain, juga diperiksa.

Baca: Usai Diperiksa KPK, Yasonna Enggan Bicara Aliran Duit E-KTP

Nama Ganjar Pranowo muncul dalam pusaran kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Dalam dakwaan jaksa pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017, Ganjar disebut menerima duit e-KTP sebesar US$ 520 ribu.

Ganjar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Ia mengatakan tak pernah bertemu bekas pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri itu ketika proyek berlangsung. "Enggak (pernah bertemu)," kata Ganjar.

ARKHELAUS W.

Video Terkait:
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Bantah Terima Duit US$ 520 Ribu








Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

9 menit lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

28 menit lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

4 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

16 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

17 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

17 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

18 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

18 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

18 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".