Menteri Yasonna: Presidential Threshold 20 Persen Perkuat Sistem

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. TEMPO/Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bersama parlemen hingga kini masih membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah tetap mematok ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

"Kami berharap melalui Pemilu demi Pemilu ada perbaikan. Tidak mundur begitu," kata menteri Yasonna H. Laoly di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017. Sehingga dengan penetapan 20 persen ambang batas, lanjutnya akan lebih memperkuat sistem presidensial.

Baca juga:

Presiden Jokowi: Konsisten, Presidential Threshold 20 Persen
Yusril: Pengaturan Presidential Threshold Berpotensi Digugat

Yasonna menyatakan pemerintah sudah melakukan pembicaraan alias lobi dengan fraksi-fraksi di parlemen. Menurut dia, sudah ada beberapa kesepakatan dengan partai-partai koalisi pemerintah. Yasonna H. Laoly menyebut masih ada partai yang menginginkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 10 persen. "Pemerintah masih tetap pada pikirannya," ucap Menkumham.

Panitia khusus Rancangan Undan-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali mencoba untuk menyelesaikan pembahasan terkait lima isu krusial, dengan 3 upaya skenario, pada hari ini, Senin, 19 Juni 2017. Pengambilan keputusan sempat beberapa kali tertunda akibat antar fraksi dan pemerintah sulit mencapai kesepakatan.

Baca pula:

Alasan Wapres JK Ingin Presidential Threshold Tetap 20 Persen

Lima isu krusial yang tersisa adalah tentang sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi. Pansus pun telah memasukkan lima isu ini ke dalam enam paket sebagai bahan lobi antar fraksi.

ADITYA BUDIMAN / AHMAD FAIZ






Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

7 jam lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

1 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

15 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

15 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

16 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

17 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

17 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

18 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

18 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


Kemenkumham Sahkan Mardiono Plt Ketua Umum, PPP Fokus Hadapi Pemilu 2024

18 hari lalu

Kemenkumham Sahkan Mardiono Plt Ketua Umum, PPP Fokus Hadapi Pemilu 2024

PPP akan mulai melakukan rekruitmen calon legislatif yang sebelumnya sudah didekati oleh PPP.