Posko Pengaduan Hak Angket Diresmikan, Apa Kata Fahri dan Agun?

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sejumlah aktivis anti korupsi Yogyakarta menggelar aksi menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, DI Yogyakarta, 15 Juni 2017. Mereka menuntut presiden agar menegakkan Nawacita dengan meminta partai pendukung pemerintah mundur dari pansus hak angket KPK. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi meresmikan posko pengaduan hak angket KPK hari ini, Senin, 19 Juni 2017. Posko ini terletak di Ruang Protokol, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengatakan lahirnya posko ini sebagai keberkahan saat Ramadan. Sebab, pansus yang menerima pengaduan masyarakat akan menjadi wadah perdebatan nasional sehingga isu pemberantasan korupsi ada di pikiran seluruh masyarakat.
Baca : 3 Kekeliruan Pansus Hak Angket KPK Versi Mahfud MD dan Pakar Lain

Dengan dibukanya posko ini, kata Fahri, membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. "Salah satu keberhasilan pansus adalah semakin banyak orang yang memiliki isu antikorupsi," kata Fahri Hamzah saat meresmikan posko tersebut hari ini, Senin, 19 Juni 2017.

Menurut dia, suatu bangsa yang ingin maju harus menjadikan antikorupsi sebagai gaya hidup. "Bukan hanya di pejabat publikya tapi pada semua masyarakat kita.

Ketua panitia angket KPK, Agun Gunanjar, mengatakan pendirian posko ini guna mendukung pansus angket KPK dalam rangka menjalankan penyelidikan yang objeknya adalah tugas dan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan posko ini sebagai tempat untuk menampung pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK. "Misalnya terjadi proses penanganan yang tidak ditindaklanjuti, kemudian proses yang dirasakan ada hak-hak yang tereliminir sementara jaminan hukumnya ada," ujarnya.

Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduannya bisa langsung mendatangi Gedung MPR-DPR atau lewat surat elektronik yang dikirimkan ke alamat pansus_angketkpk@dpr.go.id. Waktu pelayanan dibuka tiap Senin-Jumat sejak pukul 09.00-15.00. Posko tetap ada selama pansus masih bekerja.
Simak pula : Pansus Hak Angket KPK Butuh Dana Rp 3,1 Miliar, Untuk Apa Saja?

Agun menuturkan sudah menerima tiga laporan yaitu terkait dugaan tebang pilih kasus, panitia seleksi KPK yang tidak adil, dan tindak lanjut suap RAPBD di Sumatera Selatan. "Kami akan teliti mana yang ada korelasi dengan pansus," ucapnya.

Ia menambahkan posko ini dijalankan dengan prinsip good and clean governance, akuntabilitas, transparansi, serta partisipatif.

Agun meminta masyarakat tidak salah paham terkait posko ini. Posko pengaduan ini dibentuk untuk membantu kerja pansus hak angket. "Jadi bukan posko penyelesaian kasus. Kalau mau melaporkan itu langsung saja ke posko pengaduan di KPK," ujarnya.

AHMAD FAIZ






Fahri Hamzah Ungkap Deklarasi Dini Capres Kembali Picu Polarisasi di Masyarakat

57 hari lalu

Fahri Hamzah Ungkap Deklarasi Dini Capres Kembali Picu Polarisasi di Masyarakat

Fahri Hamzah mengatakan partai politik harusnya membicarakan masalah dan ancaman terhadap bangsa dulu daripada buru-buru memunculkan calon


Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

6 September 2022

Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.


Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

7 Agustus 2022

Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

Partai Gelora ikut membawa pendukungnya mendaftar Pemilu 2024 ke KPU. Fahri Hamzah pun berseru Anis Matta presiden.


Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

3 Agustus 2022

Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

Partai Gelora berharap Pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa ada isu polarisasi yang akan menyebabkan terjadinya pembelahan politik


Fahri Hamzah Ungkap Kekhawatiran Soal Jeda Hasil Pilpres 2024 dengan Pelantikan Presiden

26 Juni 2022

Fahri Hamzah Ungkap Kekhawatiran Soal Jeda Hasil Pilpres 2024 dengan Pelantikan Presiden

Fahri Hamzah khawatir jeda antara pengumuman hasil Pilpres 2024 dengan pelantikan presiden selama 8 bulan akan berdampak pada kinerja Presiden Jokowi.


Soal Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024, Begini Tanggapan Fahri Hamzah

13 Juni 2022

Soal Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024, Begini Tanggapan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah menanggapi soal waktu penyelesaian sengketa pemilu 2024 enam hari kalender.


Fahri Hamzah: Pemilu Waktunya Mencari Pemimpin, Bukan Selebriti

13 Juni 2022

Fahri Hamzah: Pemilu Waktunya Mencari Pemimpin, Bukan Selebriti

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan momentum pemilihan umum adalah ajang mencari pemimpin, bukan selebriti.


Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

7 Juni 2022

Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

Fahri Hamzah sebut masa kampanye Pemilu seharusnya satu tahun. Waktu yang panjang itu untuk capres dan cawapres berdebat di depan publik.


Fahri Hamzah: Saya Pantas Jadi Presiden, Cuma Gak Punya Uang

7 Juni 2022

Fahri Hamzah: Saya Pantas Jadi Presiden, Cuma Gak Punya Uang

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut dirinya pantas menjadi presiden. Namun dia berujar tidak memiliki biaya.


Kritik Konsep Koalisi Indonesia Bersatu, Fahri Hamzah: Kaya Ngumpul di Pos Ronda

7 Juni 2022

Kritik Konsep Koalisi Indonesia Bersatu, Fahri Hamzah: Kaya Ngumpul di Pos Ronda

Fahri Hamzah mengkritik konsep Koalisi Indonesia Bersatu dan menganggap salah paham. Selain itu, KIB dinilai masih memiliki perbedaan soal capres.