Wiranto Sebut Pemerintah Antisipasi Divergensi ISIS ke Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo  (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO

    Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia mengantisipasi kemungkinan perpindahan kombatan ISIS ke Indonesia setelah adanya serangan kepada kelompok tersebut di Marawi, Filipina. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, hal itu mengacu pada kebiasaan ISIS selama ini.

    "Awalnya konvergen, mengundang kombatan yang tersebar di berbagai wilayah ke Suriah. Begitu kepepet, mereka melakukan divergensi, menyebar. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi (usai Marawi)," ujar Wiranto saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Juni 2017.

    Baca: ISIS Serukan Jihad Ramadan, Ini Daftar Negara yang Jadi Target

    Wiranto melanjutkan bahwa beberapa langkah akan dilakukan untuk mengantisipasi divergensi tersebut. Salah satunya adalah memperketat penjagaan daerah perbatasan Indonesia yang berdekatan dengan Filipina Selatan.

    Salah satu wilayah yang potensial adalah Sulawesi Utara. Wiranto berkata, perbatasan akan diperkuat dengan segala cara, termasuk mengerahkan tenaga penegak hukum. "Agar kemungkinan mereka lolos ke Indonesia itu kecil," ujar Wiranto.

    Langkah lainnya adalah menggelar rakor terkait pengamanan daerah perbatasan. Rencananya, kata Wiranto, akan digelar rakor di Manado besok yang akan diikuti Panglima TNI, Panglima Komando Daerah Militer, Kapolda, Pemerintah Daerah, serta Tokoh Masyarakat.

    Baca: Singapura Pertama Kali Menahan Wanita Pendukung ISIS

    "Kami juga akan melaksanakan koordinasi dengan lima negara lain yaitu Selandia Baru, Australia, Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Filipina pada akhir Juli. Kami melaksanakan koordinasi multilateral untuk mendukung Filipina menghabisi basis teroris di sana," ujar Wiranto.

    Adapun langkah terakhir adalah mendorong revisi UU Terorisme. Menurut Wiranto, sudah saatnya revisi itu dilakukan, jangan terus terjebak dalam kegiatan tawar menawar pasal.

    "Tatkala negara lain sudah sepakat untuk melawan terorisme secara total, kita masih tawar menawar," ujar Wiranto.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.