Penjelasan Jaksa Soal Keberatan Patrialis Akbar Ditangkap KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Hakim MK, Patrialis Akbar keluar dari mobil tahanan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2017. Kasus dugaan suap tersebut terkait permohonan uji materi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

    Mantan Hakim MK, Patrialis Akbar keluar dari mobil tahanan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2017. Kasus dugaan suap tersebut terkait permohonan uji materi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keberatan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar terhadap penangkapan dirinya. Keberatan itu disampaikan Patrialis setelah jaksa membacakan dakwaan terhadapnya hari ini, Selasa, 13 Juni 2017.

    Menurut jaksa Lie Putra Setiawan, keberatan terhadap penangkapan semestinya diajukan melalui proses praperadilan. "Keberatan atas penangkapan harusnya dilakukan melalui instrumen praperadilan, maka sudah tidak tepat disampaikan pada kesempatan ini," ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

    Baca: Patrialis Akbar Didakwa Terima Suap USD 70 Ribu dan Janji Rp 2 M

    Patrialis ditangkap karena didakwa menerima suap sebesar US$ 70 ribu, Rp 4,043 juta, dan janji Rp 2 miliar dari pengusaha daging impor Basuki Hariman. Suap itu diberikan agar Patrialis mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

    Patrialis membantah menerima suap itu. Ia mengatakan saat ditangkap pun penyidik tidak menemukan barang bukti apapun padanya.

    Patrialis bahkan mengaku sempat berdebat dengan penyidik KPK saat ditangkap. Ia mengatakan penyidik mengancam akan mempermalukannya di hadapan publik jika tidak kooperatif.

    Baca: Jaksa Sebut Patrialis Akbar Minta Draft Putusan Dimusnahkan

    Lie mengatakan penangkapan terhadap Patrialis merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap penyuapnya, yaitu Basuki Hariman dan pegawainya, Ng Fenny. Patrialis pun tertangkap setelah penyidik menangkap perantara suap, yaitu Kamaludin. Barang bukti ditemukan di kantong Kamaludin.

    Terkait dengan ancaman penyidik, Lie menjelaskan bahwa kata "akan dipermalukan" itu artinya jika Patrialis Akbar menolak kooperatif, maka penyidik akan melakukan upaya paksa. Upaya itu bisa saja mempermalukan terdakwa sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di hadapan publik.

    "Oleh karena itu penyelidikpun berusaha untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi," katanya.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Video Terkait:
    Ingin Jadi Tahanan Luar, Patrialis Akbar Siap Jaminkan Seluruh Kekayaan




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.