Penjelasan Jaksa Soal Keberatan Patrialis Akbar Ditangkap KPK  

Reporter

Mantan Hakim MK, Patrialis Akbar keluar dari mobil tahanan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2017. Kasus dugaan suap tersebut terkait permohonan uji materi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keberatan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar terhadap penangkapan dirinya. Keberatan itu disampaikan Patrialis setelah jaksa membacakan dakwaan terhadapnya hari ini, Selasa, 13 Juni 2017.

Menurut jaksa Lie Putra Setiawan, keberatan terhadap penangkapan semestinya diajukan melalui proses praperadilan. "Keberatan atas penangkapan harusnya dilakukan melalui instrumen praperadilan, maka sudah tidak tepat disampaikan pada kesempatan ini," ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

Baca: Patrialis Akbar Didakwa Terima Suap USD 70 Ribu dan Janji Rp 2 M

Patrialis ditangkap karena didakwa menerima suap sebesar US$ 70 ribu, Rp 4,043 juta, dan janji Rp 2 miliar dari pengusaha daging impor Basuki Hariman. Suap itu diberikan agar Patrialis mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Patrialis membantah menerima suap itu. Ia mengatakan saat ditangkap pun penyidik tidak menemukan barang bukti apapun padanya.

Patrialis bahkan mengaku sempat berdebat dengan penyidik KPK saat ditangkap. Ia mengatakan penyidik mengancam akan mempermalukannya di hadapan publik jika tidak kooperatif.

Baca: Jaksa Sebut Patrialis Akbar Minta Draft Putusan Dimusnahkan

Lie mengatakan penangkapan terhadap Patrialis merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap penyuapnya, yaitu Basuki Hariman dan pegawainya, Ng Fenny. Patrialis pun tertangkap setelah penyidik menangkap perantara suap, yaitu Kamaludin. Barang bukti ditemukan di kantong Kamaludin.

Terkait dengan ancaman penyidik, Lie menjelaskan bahwa kata "akan dipermalukan" itu artinya jika Patrialis Akbar menolak kooperatif, maka penyidik akan melakukan upaya paksa. Upaya itu bisa saja mempermalukan terdakwa sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di hadapan publik.

"Oleh karena itu penyelidikpun berusaha untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi," katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Ingin Jadi Tahanan Luar, Patrialis Akbar Siap Jaminkan Seluruh Kekayaan








Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

19 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

3 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

3 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

4 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

5 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.