Soal Dana Penanganan Terorisme, Wiranto: Dibagi Secara Merata

Reporter

Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, alokasi dana operasional untuk pemberantasan terorisme disebar secara merata ke seluruh kementerian dan lembaga terkait. Penyebaran ini diharapkan bisa menunjang kegiatan lembaga dalam mengatasi kejahatan ini.

"Jadi, jangan ada pengertian seakan-akan biaya itu semuanya ngumpul di Kementerian Koordinator," kata Wiranto seusai Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama empat Menteri koordinator di Ruang Banggar Gedung Nusantara II, Jakarta Kamis, 8 Juni 2017.

Baca:

Revisi UU Antiterorisme, Panglima Sebut Teroris ...

Lembaga penerima anggaran itu di antaranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Densus 88 di Kepolisian RI, dan TNI. Besaran dana tidak bisa diperkirakan oleh Kementerian Koordinator. Sebabm yang menghitung anggaran adalah BNPT, Kepolisian dan TNI. “Di sana tempatnya," kata Wiranto.

Wiranto menjelaskan dalam rapat kerja di DPR itu, anggaran pemberantasan terorisme di Kementerian Koordinator tak banyak, hanya sekitar Rp 6-7 miliar atau Rp 280 miliar dalam setahun. Anggaran itu sudah termasuk untuk biaya operasional kementerian maupun perjalanan dinas. Pelaksana tugas operasional di lapangan, kata Wiranto, adalah BNPT, Densus 88, dan TNI.

Baca:
TNI Terlibat Berantas Teroris, Ini Kata Politikus PDIP

Wiranto mengatakan, anggaran 2018 meningkat sebanyak Rp 60 miliar dari APBN 2017.
Tambahan anggaran akan dimanfaatkan untuk koordinasi pemberantasan penyelundupan Rp 5,5 miliar, koordinasi relokasi lembaga pemasyarakatan Rp 6 miliar, koordinasi kerukunan nasional Rp 7 miliar dan koordinasi pembentukan pusat penanganan krisis nasional Rp 6,5 miliar.

Selain itu, koordinasi pemerataan kekuatan TNI Rp 6 miliar, koordinasi revisi RUU Terorisme Rp 6,5 miliar, koordinasi gerakan Indonesia tertib dalam mendukung gerakan nasional revolusi mental Rp 6 miliar dan satgas propaganda, agitasi serta provokasi Rp6 miliar.

Kemudian, koordinasi revitalisasi dewan ketahanan nasional untuk melaksanakan tugas pembinaan bela negara Rp 7,5 miliar dan koordinasi penanganan ormas yang tidak sesuai ideologi Pancasila Rp 6 miliar.

Secara keseluruhan, pagu indikatif Rp 283,6 miliar ini akan dimanfaatkan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 139,9 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 6 miliar dan program peningkatan koordinasi polhukam Rp 137,7 miliar.

ALBERT ADIOS GINTINGS | ENDRI KURNIAWATI | ANTARA






Mahfud MD Usul Tambahan Anggaran Rp 24,3 Miliar untuk IKN

6 Juni 2022

Mahfud MD Usul Tambahan Anggaran Rp 24,3 Miliar untuk IKN

Usulan tambahan anggaran IKN disorongkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).


Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki


Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

9 April 2022

Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya untuk tetap menggelar demonstrasi pada 11 April 2022


Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

9 April 2022

Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

Pengamat menilai pemerintah seharusnya menjelaskan kepada para mahasiswa sebelum membuat keputusan yang tak pro rakyat.


BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

9 April 2022

BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

BEM SI mengaku mereka mendapat ancaman jika tetap menggelar demo pada Senin mendatang.


Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

9 April 2022

Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

Pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dengan BEM Nusantara dianggap sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi mahasiswa.


Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

8 April 2022

Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

Pernyataan ini disampaikan Wiranto usai bertemu mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara di Kantor Wantimpres.


Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

8 April 2022

Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

BEM Nusantara hari ini bertemu dengan Kepala Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Kantor Wantimpres, menjelang demo menolak Jokowi 3 Periode


Wiranto ke BEM soal Jokowi 3 Periode: Mengapa Meributkan yang Masih Wacana

8 April 2022

Wiranto ke BEM soal Jokowi 3 Periode: Mengapa Meributkan yang Masih Wacana

Wiranto memberikan penjelasan ke BEM Nusantara soal isu Jokowi 3 periode hingga penundaan Pemilu 2024.