Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Minta KPK Tak Tanggapi Hak Angket

Reporter

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi (kanan), memberikan surat usulan pengajuan hak angket KPK kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, 28 April 2017. Meskipun menuai kecaman masyarakat, DPR memutuskan melanjutkan pembahasan hak angket. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.COJakarta - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menanggapi panitia khusus (pansus) hak angket yang dianggap ilegal. Hak angket itu dinilai cacat secara prosedural (formal) juga substansial (materiil). “Jadi tidak ada alasan dan tujuan yang dapat diterima secara hukum untuk melanjutkan hak angket ini,” ujar juru bicara KMS Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, Rabu, 7 Juni 2017. 

Herdiansyah mengatakan keberadaan hak angket terhadap KPK yang didorong pembentukan pansus yang ngotot jauh dari nalar publik. Namun hal itu justru diteruskan oleh anggota Dewan. Menurut dia, hal itu menjadi preseden buruk untuk edukasi publik. Situasi tersebut kemudian diperparah dengan inkonsistensi fraksi-fraksi yang awalnya menolak menjadi berbalik arah mengirimkan wakilnya ke pansus. 

Baca juga:
Pansus Hak Angket KPK, Saksi Korupsi E-KTP Terpilih Jadi Ketua
KPK Belum Memutuskan Datang bila Dipanggil Pansus Hak Angket DPR

Herdiansyah berujar hal itu sama dengan melegitimasi keberadaan hak angket yang secara nyata mengarah pada pelemahan KPK. “Sebenarnya mereka punya pilihan untuk meneguhkan sikap penolakan hak angket dengan tidak mengirimkan wakil. Namun sayang, iman mereka goyah dalam sekejap,” katanya. 

Karena itu, menurut dia, KPK dan pihak-pihak lain tidak punya kewajiban meladeni pansus, termasuk pemanggilan yang dilakukan di kemudian hari. Dengan terpilihnya Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketua pansus, kata Herdiansyah, semakin menguatkan hak angket hanya dijadikan posisi tawar bagi mereka yang sedang terlibat dalam proses hukum yang ditangani KPK, khususnya perkara dugaan suap kartu penduduk elektronik (e-KTP). 

Baca pula: 
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar: Komisi Ini Tetap Ada
Ketua Pansus Hak Angket KPK: Tak Ada Konflik dengan Kasus E-KTP

“Kami meminta kepada fraksi-fraksi di DPR kembali ke jalan yang benar dengan menolak dan menghentikan hak angket terhadap KPK,” ujar Herdiansyah. KMS Kalimantan Timur pun mengajak seluruh masyarakat sipil terus membangun dan menguatkan solidaritas dalam menyokong KPK dan menyelamatkan agenda-agenda pemberantasan korupsi.

GHOIDA RAHMAH






Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

13 menit lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

2 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.


Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

2 jam lalu

Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Bupati Bangkalan terjerat dalam kasus suap lelang jabatan. Dia ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

3 jam lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

8 jam lalu

KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

KPK memastikan telah menahan para tersangka korupsi lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron termasuk di dalamnya.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

1 hari lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

2 hari lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

3 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

5 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

5 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.