Sidang Suap Pajak, Direktur EKP Akui Minta Bantuan Handang  

Reporter

Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan pajak Ramapanicker Rajamohanan Nairmendengarkan pembacaan pembacaan tuntutan untuk dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 April 2017. JPU KPK menuntut Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia itu dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair enam bulan tahanan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan mengakui dirinya meminta bantuan Handang Soekarno untuk mengurus persoalan pajak perusahaannya.

Awalnya, Mohan akan menemui Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Muhammad Haniv. Saat itu, kata dia, Haniv menyarankannya untuk mengajukan pembatalan surat tagihan pajak (STP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 78 miliar.

Baca: Sidang Suap Pajak, Dirjen Pajak Sebut Handang Penyidik Andal

Mohan bertemu dengan Handang untuk menanyakan proses pembatalan STP. Saat itu, berdasarkan kesaksian Mohan, Handang akan berkoordinasi dengan pegawai pajak untuk mempercepat prosesnya. "Saya bersedia membantu beliau dan teman-teman. Dana pastinya," katanya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Juni 2017.

Saat itu, Handang bertanya mengenai perhitungannya kepada Mohan. "Apakah persentase 10 persen dari pokok STP atau persentase dari 10 persen plus Rp 1 miliar menjadi Rp 6 miliar. Dia setuju," ucapnya.

Ia menuturkan pertemuannya dengan Handang waktu itu di Nippon-Kan, Hotel Sultan, Jakarta. Dia berharap Handang bisa membantu perusahaannya soal pengurusan pajak. Kepada jaksa, Mohan menuturkan, "Beliau (Handang) akan pelajari berkas-berkasnya dulu," ujarnya.

Baca: Sidang Suap Pajak, Ajudan Dirjen Disebut Tahu Suap ke Handang

Setelah pertemuan selesai, Mohan menyampaikan terima kasih kepada Handang. "Pak Handang terima kasih. Beliau sibuk dan pulang. Tidak ada pembicaraan lagi," tuturnya.

Dalam sidang sebelumnya, Handang, yang saat itu menjabat Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, didakwa menerima suap Rp 1,9 miliar oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 12 April 2017.

Dari surat dakwaan, Handang disebutkan telah menerima hadiah dan gratifikasi berupa uang suap US$ 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar dari wajib pajak Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajamohanan. Suap ini untuk memuluskan percepatan penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.

ARKHELAUS W.






Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

3 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

10 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

15 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

16 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

16 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

17 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

17 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

17 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

18 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

23 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa