TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mengatakan sebagian besar masyarakat Indonesia menolak sandaran negara berubah dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi khilafah.
Konsep khilafah kembali marak diperbincangkan di publik seiring ramainya pemberitaan tentang kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Bangga Menjadi WNI
Saiful menjelaskan, khilafah yang dimaksud di sini adalah negara yang bersandarkan pada Al-Quran, hadits, dan pendapat ulama tertentu.
"Sebanyak 79,3 persen responden beranggapan NKRI yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945 adalah yang terbaik bagi rakyat Indonesia," kata Saiful saat menyampaikan hasil surveinya di Jalan Cisadane Nomor 8, Cikini, Jakarta, Ahad, 4 Juni 2017.
Sedangkan 9,2 persen beranggapan khilafah adalah dasar negara yang terbaik untuk Indonesia.
Terkait penerimaan masyarakat terhadap ISIS, menurut Saiful, ada 66,4 persen masyarakat tahu dan sadar dengan keberadaan ISIS. Namun, mereka yang sadar akan keberadaan ISIS hanya 46,7 persen yang tahu tujuannya adalah membentuk khilafah.
Meski begitu, mayoritas warga yang tahu akan ISIS tidak setuju dengan perjuangan kelompok militan tersebut. Lebih dari 80 persen menolak perjuangan ISIS dan hanya 1,5 persen yang setuju dan 1,2 persen sangat setuju. Sedangkan 7,8 persen lainnya tidak menjawab.
Masyarakat yang tidak setuju terhadap ISIS hampir seluruhnya meminta negara melarang keberadaaanya di Indonesia. Hanya 7,5 persen yang tidak setuju ISIS dilarang.
Masyarakat yang sadar dengan keberadaan ISIS, berpendapat bahwa ia adalah ancaman yang nyata terhadap keutuhan NKRI.
"89,3 persen setuju bahwa ISIS adalah ancaman," tuturnya.
Berdasarkan hasil survei SMRC, lebih dari 50 persen warga tidak setuju dengan perjuangan ISIS ataupun HTI yang ingin mendirikan negara Islam berbasis khilafah. Sebanyak 64,1 persen menolak tujuan ISIS dan 55,7 persen menolak cita-cita HTI.
Senada dengan ISIS, penolakan masyarakat terhadap HTI juga besar. Uniknya, warga yang tahu tentang HTI hanya sekitar 28,2 persen. "Dibandingkan ISIS, HTI kurang dikenal di ranah nasional," ucapnya.
Warga yang tahu akan HTI dan cita-citanya tentang khilafah, 78,4 persennya setuju dengan rencana pemerintah yang hendak membubarkannya. Sedangkan yang tidak setuju HTI dibubarkan sebanyak 13,6 persen dan 8,0 persen tak menjawab.
Dalam surveinya, Saiful menjelaskan 99 persen masyarakat merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Mereka yang nasionalis ini lebih banyak sadar akan ISIS dan cita-citanya dibandingkan yang kurang nasionalis. "Dan mereka lebih kuat menolak ISIS," ujarnya.
Sedangkan untuk HTI, sikap nasionalisme tidak menjadi faktor yang dapat memperlemah dukungan pada HTI. Yang dapat memperlemah HTI adalah komitmen terhadap berjalannya demokrasi dan kondisi positif di bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.
"Memburuknya kondisi faktor-faktor tersebut memperkuat dukungan pada HTI," ucapnya.
Simak juga: Soal Hizbut Tahrir, Wiranto: HTI Ingin Mendirikan Negara Islam
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, mengatakan masyarakat dan pemerintah tetap harus waspada meskipun penolakan terhadap ISIS dan HTI besar.
Menurut dia, negara harus menghadapi ISIS dengan senjata, sedangkan untuk melawan HTI harus dilakukan dengan adu argumen.
AHMAD FAIZ
