Kasus E-KTP, Anggota DPR Markus Nari Dicegah ke Luar Negeri  

Mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari berjalan meninggalkan gedung KPK usai dimintai keterangannya oleh penyidik di Jakarta, 17 Mei 2017. KPK memeriksa Markus Nari sebagai saksi untuk tersangka anggta DPR non aktif Miryam S Haryani atas kasus pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar, Markus Nari, bepergian ke luar negeri terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan menghalangi penyidikan dalam kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

"Sejak 30 Mei 2017, saudara MN (Markus Nari) dicegah (ke luar negeri) selama 30 hari ke depan," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Jumat, 2 Juni 2017.

Baca juga: KPK: Politikus Golkar Markus Nari Tersangka Terkait Kasus E-KTP

KPK, kata Febri, menduga Markus mempengaruhi terdakwa Irman dan Sugiharto pada pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Irman dan Sugiharto adalah dua pejabat Kementerian Dalam Negeri yang memegang peran penting dalam proyek yang merugikan negara Rp 2,9 triliun tersebut.

Selain itu, ujar Febri, KPK menilai Markus dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung pemeriksaan dalam indikasi penyidikan pemberian keterangan yang tidak benar dengan tersangka Miryam S. Haryani. KPK pun menilai Markus melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum penetapan tersangka ini, Febri mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dan bukti pada awal Mei saat penggeledahan di rumah Markus. KPK menemukan sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik dan berita acara pemeriksaan atas nama dirinya. "Kemudian kami melakukan pencarian dan penelusuran dari mana MN mendapat copy BAP itu," katanya. Markus saat itu masih menjadi saksi dalam kasus e-KTP.

Simak pula: Setya Novanto dan Markus Nari Ditanya Soal Miryam Haryani

Nama Markus juga muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Markus yang merupakan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019 itu disebut-sebut menerima uang sekitar Rp 4 miliar dari proyek pengadaan e-KTP. Namun, saat bersaksi dalam persidangan, Kamis, 6 April 2017, Markus membantahnya.

Markus menjadi tersangka kelima terkait dengan dugaan megakorupsi proyek e-KTP. Selain dua tersangka yang telah menjalani persidangan alias berstatus terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong juga ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP pada 23 Maret 2017. Kemudian, pada 5 April 2017, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam persidangan kasus e-KTP.

ARKHELAUS W.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Masinton: Kita Harus Hormati

9 jam lalu

Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Masinton: Kita Harus Hormati

Masinton mengatakan, dalam perspektif hukum, pilihan yang diambil oleh Febri Diansyah menjadi pengacara Putri Candrawathi harus dihormati.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Kuasa Hukum Brigadir J Ragukan Bisa Objektif

12 jam lalu

Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Kuasa Hukum Brigadir J Ragukan Bisa Objektif

Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J mengkritisi adanya Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang menjadi penasehat hukum Putri Candrawathi


Ramai Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Apa Perbedaan Advokat dengan Pengacara?

13 jam lalu

Ramai Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Apa Perbedaan Advokat dengan Pengacara?

Berdasarkan UU Advokat, baik advokat maupun pengacara tidak memiliki perbedaan apabila dilihat dari tugas yang dijalankan.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

14 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

15 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


Rekam Jejak Febri Diansyah, Juru Bicara KPK hingga Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Rekam Jejak Febri Diansyah, Juru Bicara KPK hingga Pengacara Putri Candrawathi

Setelah mempelajari perkara dan bertemu Putri Candrawathi, Febri Diansyah menyampaikan akan mendampingi secara objektif