Berstatus Buron Kasus Korupsi, Wakil Bupati Cirebon Diberhentikan

Reporter

Tasiya Soemadi menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Jawa Barat, 12 November 2015. Dalam persidangan, ketua majelis hakim dan dua hakim anggota sempat berbeda pendapat. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung—Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Tasiya Soemadi sebagai Wakil Bupati Cirebon pada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Ketua DPRD Cirebon Mustofa.

“Kami serahkan atas nama Mendagri pada tiga pihak, pertama Bupati, kedua Ketua DPRD, dan ketiga yang bersangkutan (Wakil Bupati Cirebon),” kata Aher, sapaan Ahmad Heryawan, di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Selasa, 30 Mei 2017.

Aher berujar surat ketiga yang ditujukan pada Tasiya Soemadi alias Gotas  dititipkan pada Bupati dan Ketua Dewan. Gotas berstatus buron setelah Mahkamah Agung mebatalkan putusan bebas atas kasus korupsi bantuan sosial Kabupaten Cirebon. “Berhubung yang bersangkutan tidak bisa hadir, masih belum ketemu, maka (surat) diserahkan ke Bupati dan DPRD, dititipkan,” kata dia.

Baca: Tak Diakui Istri Oleh Bupati Cirebon, Perempuan Ini Tertekan

Aher menyayangkan Gotas tak kunjung menyerahkan diri. Menurut dia, Gotas harus berani menghadapi persoalan hukum. "Apalagi orang tersebut adalah pejabat publik, harusnya dihadapi dengan terbuka, sehingga seluruhnya selesai dengan mulus,” kata Aher.

Dengan pemberhentian Gotas, kata Aher, Bupati Cirebon serta partai pendukung dipersilakan mulai memproses penunjukan wakil bupati pengganti karena masa jabatan yang tersisa masih lebih dari 18 bulan. “Karena semenjak pemberhentian itu masih ada waktu 22 bulan ke depan, masih cukup panjang waktu untuk memproses pengangkatan dan peresmian penetapan wakil bupati,” kata dia

Sunjaya Purwadi Sastra mengatakan kasus hukum Gotas sudah berkeputusan hukum tetap. “Bapak Tasiya Soemadi alias Gotas, yang mana sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan keputusan 5 tahun 6 bulan penjada dengan denda Rp 200 juta,” kata dia.

Simak: Bupati Cirebon Dianggap Ingkar Janji, Istri Kedua Lapor Polisi

Sunjaya mengaku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Gotas setelah yang bersangkutan dinyatakan buron terhitung 1 Februari 2017. “Sebelum dinyatakan buron, saya masih berkomunikasi, beliau masih aktif datang ke kantor,” kata dia.

Menurut Sunjaya Kejaksaan Negeri Cirebon kala itu sempat memberi waktu pada Gotas untuk menyerahkan diri. “Beliau sendiri menyatakan siap untuk menyerahkan diri. Tetapi ternyata dikasih waktu 1-2 bulan, setelah batas maksimal, ternyata beliau kabur,” kata dia.

Sunjaya mengaku tidak tahu keberadaan wakilnya. Namun ia mendengar isu Gotas tengah belajar ilmu. “Katanya sih lagi di pesantren. Pesantren mana saya gak tahu juga. Lagi belajar ilmu katanya, ilmu kanuragan,” kata dia.

Lihat: Bupati Cirebon Gebrak Meja dan Usir Pedagang Pasar Sumber

Sunjaya menuturkan dengan mengantongi surat pemberhentian Gotas dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Mei 2017, selanjutnya bakal diproses dalam mekanisme di DPRD Cirebon, termasuk penggantinya. “Selanjutnya saya akan menempuh mekanisme untuk proses penggantian calon wakil bupati,” kata dia.

Menurut Sunjaya Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Cirebon sudah memproses pengusulan calon wakil bupati. “Dari DPC sudah dikirimkan ke DPD, tinggal DPD ke DPP. Nanti DPP yang memutuskan, itu mekanisme yang ada di PDI Perjuangan,” kata dia.

Baca juga: Didakwa Korupsi Bansos, Wakil Bupati Cirebon Diputus Bebas

Ketua DPRD Cirebon Mustofa mengatakan tinggal menunggu proses pengajuan calon wakil bupati. Mustofa yang mengantikan posisi Gotas sebagai Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon mengatakan Gotas  masih tercatat sebagai anggota partai kendati sudah dicoret dari struktur cabang.

“Bapak Gotas untuk periode sekarang digantikan saya,  tidak masuk jajaran struktural. Salinan keputusan sekarang akan kita laporkan ke DPD. Nanti ada proses berikutnya, apakah ada sanksi lainnya kita serahkan ke DPD partai,” kata dia.

AHMAD FIKRI






2.433 Rumah di Cirebon Terendam Banjir Akibat Hujan Lebat

6 Maret 2022

2.433 Rumah di Cirebon Terendam Banjir Akibat Hujan Lebat

Banjir yang merendam 2.433 unit rumah itu terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda daerah itu pada Sabtu sore hingga malam.


Polresta Cirebon Lakukan Penyekatan Jalan di Zona Merah Covid-19

23 Juni 2021

Polresta Cirebon Lakukan Penyekatan Jalan di Zona Merah Covid-19

Penyekatan dilaksanakan di tiga titik di wilayah Kecamatan Sumber yang saat ini masuk zona merah Covid-19.


Terapi Plasma Darah Selamatkan 4 Pasien Kritis Covid-19 di Cirebon

17 Oktober 2020

Terapi Plasma Darah Selamatkan 4 Pasien Kritis Covid-19 di Cirebon

PMI Kabupaten Cirebon berusaha stok plasma darah sendiri dan tidak bergantung dari Jakarta.


Gowes Nusantara, Harapan Melanggengkan Kejayaan Olahraga Cirebon

4 Agustus 2019

Gowes Nusantara, Harapan Melanggengkan Kejayaan Olahraga Cirebon

Plt Bupati Cirebon, Imron Rosyadi ingin Gowes Nusantara yang digelar di daerahnya pada Minggu 4 Agustus menjadi stimulan masyarakat menekuni olahraga.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Ridwan Kamil Lantik Dicky Sahromi Jadi Penjabat Bupati Cirebon

19 November 2018

Ridwan Kamil Lantik Dicky Sahromi Jadi Penjabat Bupati Cirebon

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Dicky Sahromi sebagai penjabat Bupati Cirebon pada hari ini.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Panwaslu Cirebon Minta Plt Bupati Turunkan Gambar Petahana

21 Maret 2018

Panwaslu Cirebon Minta Plt Bupati Turunkan Gambar Petahana

Panwaslu Cirebon telah mengirim surat kepada Plt Bupati Cirebon untuk meminta agar gambar petahana yang terpampang di program pemda diturunkan.


Tersinggung PDIP, Nasdem Gandeng PKB Maju Pilkada 2018 Cirebon

11 Januari 2018

Tersinggung PDIP, Nasdem Gandeng PKB Maju Pilkada 2018 Cirebon

Karena hanya dianggap sebagai pendukung calon PDIP, Partai Nasdem menggandeng PKB untuk maju Pilkada 2018 Kabupaten Cirebon.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.