Tersangka Suap WTP, Auditor BPK Rochmadi Laporkan Hartanya 2,5 M

Pimpinan KPK dan BPK menggelar jumpa pers terkait kasus suap BPK terkait audit laporan Keuangan Kementerian Desa. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka kasus suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa dan Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun anggaran 2016, Rochmadi Saptogiri, belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Rochmadi yang kini menadi Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terakhir menyerahkan LHKPN saat menjabat Kepala Biro Teknologi Informasi BPK yang melaporkan pada 8 Februari 2014, tiga tahun lalu.

Berdasarkan data yang dipublikasi di laman Aplikasi LHKPN KPK (acch.kpk.go.id), Rochmadi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Sabtu, 27 Mei 2017 itu memiliki total harta Rp 2,463 miliar dan US$ 4.610 (sekitar Rp 61 juta). Harta itu di antaranya berwujud 2 bidang tanah dan 2 bidang tanah beserta bangunan, 2 mobil, 2 sepeda motor, logam mulia, serta giro. Dia juga mengaku memiliki utang kartu kredit sebesar hampir Rp 45 juta.

Berikut ini, harta Rochmadi Saptogiri yang dilaporkan ke KPK pada 3 tahun yang lalu.

A. Harta Tidak Bergerak, total Rp 809.900.000, terdiri atas:
1. Tanah/bangunan seluas 150 meter persegi/70 meter persegi di Kota Tangerang Selatan (perolehan 1996, NJOP Rp 190.150.000).
2. Tanah seluas 72 meter persegi di Tangerang Selatan (perolehan 1997, NJOP: Rp 90 juta).
3. Tanah seluas 205 meter persegi di Tangerang Selatan (perolehan 2001, NJOP: Rp 194.750.000).
4. Tanah dan bangunan seluas 3.000 meter persegi/100 meter persegi di Kabupaten Karanganyar (perolehan 1998, NJOP: Rp 335 juta).

B. Harta Bergerak, total Rp 437.875.000 terdiri atas:
1. 4 Kendaraan dengan total nilai jual Rp 309 juta (mobil Ford Escape tahun 2006, Ford Fiesta tahun 2011, motor Honda Vario tahun 2013, dan motor Yamaha Mio tahun 2013).
2. Logam mulia total nilai Rp 128.875.000

C. Giro dan setara kas lainnya: Rp 1.260.223.317 dan US$ 4.610

Total Harta: Rp 2.507.998.317 dan US$ 4.610

Total Utang: Rp 44.962.083
(utang dalam bentuk tagihan kartu kredit)

Harta dikurangi Utang: Rp 2.463.036.234 dan US$ 4.610

Rochmadi Saptogiri ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Jumat, 26 Mei 2017. Selain Rochmadi, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus suap WTP yakni Auditor BPK Ali Sadli, pejabat Eselon III Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo , dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito.



ISTMAN MUSAHARUN PRAMADIBA | DH






Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

1 jam lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

4 jam lalu

Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Proses seleksi terbuka Sekda DKI telah rampung. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tiga nama calon Sekda telah diserahkan ke Mendagri.


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

6 jam lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

1 hari lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

1 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

1 hari lalu

Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

Pemberitaan kanal Metro Tempo.co yang terpopuler pagi ini mencakup soal kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak hingga dugaan korupsi di PT Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

1 hari lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.


Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

1 hari lalu

Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan korupsi pembayaran pajak tanah oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).


3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

2 hari lalu

3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

Presiden Jokowi akan memilih satu dari tiga nama calon itu untuk ditetapkan sebagai Sekda DKI Jakarta.


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

2 hari lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.