Ancaman Teror Menguat, Yasonna Dukung Penuntasan UU Antiterorisme  

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat wawancara khusus dengan TEMPO/Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ikut mendorong percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Anti-Terorisme. Pasalnya ia menilai ancaman terhadap aksi teror di Indonesia semakin besar, terakhir aksi bom bunuh diri di Kampung Melayu.

"Saat ini kan ada lagi ancaman dari Filipina, (Kota) Marawi. Ini semua harus kami antisipasi. Saya tak mau kita menjadi lahan yang subur bagi perbuatan teror. Maka saya kira kita harus memepercepat ini," kata Yasonna saat ditemui di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur, Ahad, 28 Mei 2017.

Baca: Jenguk Korban Bom Kampung Melayu, Yasonna: Kondisinya Mengenaskan

Yasonna menegaskan revisi ini sangat dibutuhkan sebagai landasan bagi tindakan aparat mencegah aksi teror. Di beberapa negara asia lain, seperti Singapura dan Malaysia, adanya Undang-Undang ini membuat negara menjadi lebih aman.

Ia berharap di Indonesia, Undang-Undang Anti-Terorisme nanti bisa berfungsi sama. "Mungkin (Undang-Undangnya) tak seperti Malaysia, tapi setidaknya ada perbaikan yang cukup baik bagi penegak hukum, agar bisa mengambil langkah pencegahan terorisme," kata Yasonna.

Baca: Polisi: Pelaku Bom Kampung Melayu dan Kelompok JAD Hindari Ponsel  

Yassona pun meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat agar bisa mengebut pembahasan revisi ini di panitia khusus. Ia berharap Polri dalam mengantisipasi serangan teror selama revisi Undang Undang tersebut digodog.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Undang-Undang Anti-Terorisme segera dirampungkan. Hal ini disampaikan saat ia mendatangi lokasi dua bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, pada Kamis malam, 25 Mei 2017.

EGI ADYATAMA

Video Terkait: Polisi Geledah Rumah Terduga Pelaku Bom Kampung Melayu di Bandung








Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

4 jam lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

21 jam lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

2 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

3 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

3 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

3 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini


Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

3 hari lalu

Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

Universitas Andalas meraih penghargaan dari Kemenkumham untuk jumlah permohonan paten tertinggi di Indonesia kategori Perguruan Tinggi 2022.


Yasonna Dorong Insan Kreatif Jakarta Siap Hadapi Society 5.0

5 hari lalu

Yasonna Dorong Insan Kreatif Jakarta Siap Hadapi Society 5.0

Dari seluruh provinsi, DKI Jakarta menempati posisi pertama pendaftaran merek.


Yasonna: Tanpa Pelindungan KI, Percuma Kita Berkreasi

5 hari lalu

Yasonna: Tanpa Pelindungan KI, Percuma Kita Berkreasi

Tanpa perlindungan KI maka sebuah karya akan mudah dijiplak.


Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

5 hari lalu

Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Dewan Pers menyurati Presiden Jokowi pada 17 November lalu untuk meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.