Jokowi Marahi Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak puas dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Menurut Jokowi, masih banyak kementerian dan lembaga negara yang menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) serta tidak memberikan pendapat (disclaimer).

    "Jangankan disclaimer, WDP aja enggak boleh. Itu uang rakyat yang kita pertanggungjawabkan. Saya mau ke depannya WTP itu jadi kebiasaan," ujar Jokowi dalam pembacaan LKPP di Istana Bogor, Selasa, 23 Mei 2017.

    Baca juga: BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

    Berdasarkan ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP 2016, total ada delapan kementerian dan lembaga yang menerima opini WDP. Adapun kedelapan kementerian atau lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Lembaga Penyiaran Republik Indonesia. 

    Sementara itu, kementerian dan lembaga yang menerima status disclaimer ada enam. Mereka adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut, serta Badan Ekonomi Kreatif. 

    Jokowi mengatakan jumlah penerima opini WDP ataupun disclaimer tersebut sudah lebih sedikit dibanding 2015, di mana ada 26 penerima WDP dan empat penerima disclaimer. Namun, menurut dia, tetap saja jumlahnya terasa besar.

    Simak pula: BPK Minta Pemerintah Jangan Cepat Puas dengan Hasil Audit LKPP

    Apalagi, kata Jokowi, sejumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan WDP atau disclaimer tersebut adalah nama-nama lama. Menurut dia, dengan buruknya opini mereka di LHP LKPP 2015, seharusnya kementerian dan lembaga terkait sudah berbenah.

    "TVRI, misalnya, ini kok bolak-balik disclaimer. Sudah bertahun-tahun," ujar Jokowi dengan nada kecewa.

    Agar "capaian" tersebut tidak terulang di LHP LKPP 2017, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait segera membentuk satgas. Tujuannya untuk melakukan evaluasi internal atas buruknya opini yang mereka terima.

    "Yang disclaimer, bikin task force khusus agar bisa langsung loncat ke WTP pada laporan yang baru," ujar Jokowi. Dalam LHP LKPP 2016, salah satu kementerian yang berhasil loncat dari status disclaimer ke WTP adalah Kementerian Sosial.

    Baca juga: Dapat Status Disclaimer dari BPK, Komnas HAM Mendatangi KPK

    Pantauan Tempo di lokasi, Jokowi menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaannya dengan jelas. Selain dua kali menampilkan nama-nama kementerian dan lembaga yang mendapat status disclaimer ke para peserta acara, Jokowi meminta menteri-menteri terkait menunjukkan diri ke hadirin. Hal itu pun ia sampaikan dengan nada keras dan muka kesal.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, misalnya, langsung angkat tangan begitu Jokowi menyebut kembali nama-nama kementerian dan lembaga yang berstatus disclaimer. Sementara itu, Menteri Pemuda Imam Nahrawi berdiri kala nama lembaganya disebut dan langsung menundukkan kepala sebagai permintaan maaf.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.