Jokowi Marahi Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK  

Reporter

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak puas dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Menurut Jokowi, masih banyak kementerian dan lembaga negara yang menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) serta tidak memberikan pendapat (disclaimer).

"Jangankan disclaimer, WDP aja enggak boleh. Itu uang rakyat yang kita pertanggungjawabkan. Saya mau ke depannya WTP itu jadi kebiasaan," ujar Jokowi dalam pembacaan LKPP di Istana Bogor, Selasa, 23 Mei 2017.

Baca juga: BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Berdasarkan ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP 2016, total ada delapan kementerian dan lembaga yang menerima opini WDP. Adapun kedelapan kementerian atau lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Lembaga Penyiaran Republik Indonesia. 

Sementara itu, kementerian dan lembaga yang menerima status disclaimer ada enam. Mereka adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut, serta Badan Ekonomi Kreatif. 

Jokowi mengatakan jumlah penerima opini WDP ataupun disclaimer tersebut sudah lebih sedikit dibanding 2015, di mana ada 26 penerima WDP dan empat penerima disclaimer. Namun, menurut dia, tetap saja jumlahnya terasa besar.

Simak pula: BPK Minta Pemerintah Jangan Cepat Puas dengan Hasil Audit LKPP

Apalagi, kata Jokowi, sejumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan WDP atau disclaimer tersebut adalah nama-nama lama. Menurut dia, dengan buruknya opini mereka di LHP LKPP 2015, seharusnya kementerian dan lembaga terkait sudah berbenah.

"TVRI, misalnya, ini kok bolak-balik disclaimer. Sudah bertahun-tahun," ujar Jokowi dengan nada kecewa.

Agar "capaian" tersebut tidak terulang di LHP LKPP 2017, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait segera membentuk satgas. Tujuannya untuk melakukan evaluasi internal atas buruknya opini yang mereka terima.

"Yang disclaimer, bikin task force khusus agar bisa langsung loncat ke WTP pada laporan yang baru," ujar Jokowi. Dalam LHP LKPP 2016, salah satu kementerian yang berhasil loncat dari status disclaimer ke WTP adalah Kementerian Sosial.

Baca juga: Dapat Status Disclaimer dari BPK, Komnas HAM Mendatangi KPK

Pantauan Tempo di lokasi, Jokowi menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaannya dengan jelas. Selain dua kali menampilkan nama-nama kementerian dan lembaga yang mendapat status disclaimer ke para peserta acara, Jokowi meminta menteri-menteri terkait menunjukkan diri ke hadirin. Hal itu pun ia sampaikan dengan nada keras dan muka kesal.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, misalnya, langsung angkat tangan begitu Jokowi menyebut kembali nama-nama kementerian dan lembaga yang berstatus disclaimer. Sementara itu, Menteri Pemuda Imam Nahrawi berdiri kala nama lembaganya disebut dan langsung menundukkan kepala sebagai permintaan maaf.

ISTMAN M.P.






LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

13 jam lalu

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU Kesehatan dinilai membuat prosesnya tak transparan dan tak partisipatif.


Pemerintah Wanti-wanti Ekspansi Kendaraan Listrik Impor

21 jam lalu

Pemerintah Wanti-wanti Ekspansi Kendaraan Listrik Impor

Pemerintah melalui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mewanti-wanti agar Indonesia tidak menerima ekspansi kendaraan listrik impor.


Batik Parang: Dilarang di Tasyakuran Kaesang, Dibagikan Jokowi Saat Pernikahan Gibran

2 hari lalu

Batik Parang: Dilarang di Tasyakuran Kaesang, Dibagikan Jokowi Saat Pernikahan Gibran

Tasyakuran pernikahan Kaesang dan Erina, para tamu dilarang memakai motif batik parang lereng. Di pernikahan Gibran batik itu dibagikan Jokowi


Dilarang Dipakai Tamu Tasyakuran Kaesang dan Erina, Apa Itu Batik Parang Lereng?

2 hari lalu

Dilarang Dipakai Tamu Tasyakuran Kaesang dan Erina, Apa Itu Batik Parang Lereng?

Para tamu undangan tasyakuran pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono dilarang memakai batik motif parang lereng


Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

4 hari lalu

Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

Jokowi langsung mengunjungi wilayah terdampak sehari kemudian, 22 November. Dua hari kemudian, 24 November, Jokowi kembali ke lokasi.


Polda Jateng Kerahkan 2.188 Personel Kawal Ngunduh Mantu Kaesang - Erina Gudono

6 hari lalu

Polda Jateng Kerahkan 2.188 Personel Kawal Ngunduh Mantu Kaesang - Erina Gudono

Polda Jateng menurunkan 2.188 personel pengamanan selama rangkaian pernikahan Kaesang Pengarep dan Erina Gudono dilaksanakan.


Hadiri Pengoperasian Terbatas, Menhub: Cita-cita Kita Punya Kereta Api di Sulawesi Terwujud

7 hari lalu

Hadiri Pengoperasian Terbatas, Menhub: Cita-cita Kita Punya Kereta Api di Sulawesi Terwujud

Jalur kereta api Makassar-Parepare memiliki panjang total 142 Km, merupakan bagian dari rencana pembangunan kereta api Trans Sulawesi.


Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

7 hari lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


Surpres Jokowi untuk Yudo Margono, Ini Perbedaan Surpres, Perpres, Keppres, dan Inpres

8 hari lalu

Surpres Jokowi untuk Yudo Margono, Ini Perbedaan Surpres, Perpres, Keppres, dan Inpres

Surat presiden atau Surpres Jokowi untuk Yudo Margono sudah turun. Apa bedanya Surpres dengan Keppres, Perpres dan Inpres?


Jokowi Bakal Stop Ekspor Bauksit hingga Kopi: Jangan dalam Bentuk Bahan Mentah

9 hari lalu

Jokowi Bakal Stop Ekspor Bauksit hingga Kopi: Jangan dalam Bentuk Bahan Mentah

Jokowi mengingatkan, tahun depan Indonesia bakal menghadapi ancaman resesi sehingga persaingan dalam memperebutkan investor semakin ketat.