HTI Bakal Dibubarkan, Istana: Ada Pembiaran Terlalu Lama  

Reporter

Sejumlah massa dari Hizbut Tahrir Indonesia, mendatangi Gedung Sate, Bandung, untuk memberikan tausiah dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1430 H, Kamis (20/8). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta -  Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah merupakan dampak dari pebiaran pemerintahan sebelumnya.

"Selama ini ada pembiaran terlalu lama," ujar Teten saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 17 Mei 2017.  Teten enggan menyebutkan pemerintahan siapa yang dia maksud.

Adapun HTI disahkan sebagai perkumpulan berbadan hukum lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00282.60.10.2014.  Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia lewat dakwah di kampus-kampus, tiga dekade kemudian. Kini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengklaim telah menghimpun anggota di lebih dari 300 kabupaten dan kota di 34 provinsi.   (Baca: Hizbut Tahrir Indonesia, Dari Dakwah hingga Tudingan Radikalisme )

Teten mengatakan pembiaran pembentukan HTI secara resmi, membuat repot pemerintahan  sekarang. Sebab, mau tak mau pemerintah harus mematuhi aturan pembubaran organisasi lebih dahulu, yaitu melalui pemberian surat peringatan secara bertahap. Jika pada 2014 HTI tidak diresmikan, Teten beranggapan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang mengusung isu negara khilafah itu tidak akan menimbulkan kegaduhan seperti yang terjadi sekarang.  (Simak: Mengapa HTI Harus Dibubarkan, Wiranto Paparkan Detail Alasannya)

Apalagi, kata ia, sudah jelas bahwa HTI sesungguhnya tidak sejalan dengan Pancasila. "Kalau (pembubarannya) nggak sesuai prosedur, kan nanti dianggap fasis pemerintah," ujarnya.

juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto, menyatakan menolak rencana pembubaran itu. "HTI organisasi legal berbadan hukum," kata dia di kantor Dewan Pengurus Pusat HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 9 Mei 2017.

Yusanto mengakui pihaknya memang berencana untuk mengusung khilafah di Indonesia. Ia menuturkan khilafah adalah salah satu ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila. “Tentu ada, tapi kami tidak bisa melakukan apapun kalau gagasan itu ditolak,” kata dia di DPP HTI di Jakarta Selatan, Selasa, 9 Mei 2017.  

Ismail menuturkan anggapan bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila adalah tudingan yang tidak mendasar. “Tudingan itu adalah tudingan politis, mengada-ada,” kata Ismail. (Baca: Hizbut Tahrir Menanggapi Rencana Pembubaran oleh Pemerintah)

ISTMAN MP | DANANG FIRMANTO

Video Terkait: Ogah Dibubarkan Pemerintah, HTI Siapkan Seribu Advokat








Teten Masduki Dorong Koperasi Karyawan Masuk Industri Manufaktur

6 hari lalu

Teten Masduki Dorong Koperasi Karyawan Masuk Industri Manufaktur

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong koperasi karyawan untuk masuk menjadi bagian dari ekosistem industri manufaktur di Indonesia.


Menteri Teten Masduki Dorong Nestl Kembangkan Komoditi Kopi Hingga Cokelat

6 hari lalu

Menteri Teten Masduki Dorong Nestl Kembangkan Komoditi Kopi Hingga Cokelat

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia, Teten Masduki berharap Nestle bisa jadi pemasok tidak hanya untuk produk susu.


Menteri Teten: Yang Kita Ekspor Nanti Bumbu, Bukan Lagi Rempahnya

7 hari lalu

Menteri Teten: Yang Kita Ekspor Nanti Bumbu, Bukan Lagi Rempahnya

Menurut Teten Masduki, banyak sekali produk UMKM yang bisa dibentuk kerja sama antara ITH dengan produk-produk UMKM.


PN Bogor Kabulkan Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dihentikan

13 hari lalu

PN Bogor Kabulkan Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dihentikan

PN Bogor mengabulkan permohonan praperadilan tiga pegawai Kemenkop UKM yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan


Anggaran KUR Tahun Depan Naik, Kemenkop UKM: Menuju Endemi, Pelaku Usaha Butuh Pinjaman

35 hari lalu

Anggaran KUR Tahun Depan Naik, Kemenkop UKM: Menuju Endemi, Pelaku Usaha Butuh Pinjaman

Yulius menuturkan faktor tingginya kenaikan inflasi menjadi alasan pemerintah mengerek anggaran KUR 2023.


Teten Akui Kesulitan Urus 8 Koperasi Bermasalah yang Timbulkan Kerugian Rp 26 Triliun

35 hari lalu

Teten Akui Kesulitan Urus 8 Koperasi Bermasalah yang Timbulkan Kerugian Rp 26 Triliun

Teten mengaku kesulitan merampungkan koperasi bermasalah karena tidak ada mekanisme penyelesaian di kementeriannya.


UU PPSK, Teten: Koperasi yang Melakukan Praktik Jasa Asuransi Akan Diberi 2 Opsi

35 hari lalu

UU PPSK, Teten: Koperasi yang Melakukan Praktik Jasa Asuransi Akan Diberi 2 Opsi

Kemenkop UKM bakal menyisir koperasi mana saja yang melaksanakan close loop dan open loop.


Tekan Dampak Resesi 2023, Pemerintah Bakal Revisi Target Ekspor

35 hari lalu

Tekan Dampak Resesi 2023, Pemerintah Bakal Revisi Target Ekspor

Pemerintah mengantisipasi dampak resesi global yang kini mulai dirasakan, yakni turunnya permintaan ekspor di industri manufaktur.


Produksi Minyak Makan Merah Tertunda, Teten: Regulasi Penyaluran Belum Ada

36 hari lalu

Produksi Minyak Makan Merah Tertunda, Teten: Regulasi Penyaluran Belum Ada

Pembangunan pabrik minyak makan merah sedianya direncanakan selesai pada Oktober 2022.


Pemerintah Bakal Batasi E-commerce Asing Masuk RI, Teten Usul Permendag Direvisi

36 hari lalu

Pemerintah Bakal Batasi E-commerce Asing Masuk RI, Teten Usul Permendag Direvisi

Produk impor yang masuk melalui e-commerce acap dianggap lebih murah sehingga mengganggu UMKM.