TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengatakan lembaganya siap membantu pemerintah untuk berkomunikasi dengan anggota organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meski ormas itu akan dibubarkan, Said mengatakan anggotanya harus tetap dirangkul.
"Orangnya ayo kita ajak kembali ke jalan yang benar. Ormasnya yang kita bubarkan," kata Said Aqil saat ditemui di Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Mei 2017.
Baca: HTI Akan Dibubarkan, Fahri Hamzah: Pemerintah Kekanak-kanakan
Said mengatakan anggota Hizbut Tahrir harus mendapatkan pendekatan untuk mendapat pencerahan. PBNU siap menurunkan anggotanya untuk hal ini. Adapun pencerahan itu, kata dia, bisa berupa diskusi ataupun pendidikan kewarganegaraan dari pandangan islam.
Said menegaskan sistem khilafah yang ingin ditegakkan oleh HTI di Indonesia tidak benar. Sistem kekhilafahan bahkan tidak diharuskan dalam ajaran Al Quran.
Masalah sistem perpolitikan itu menurut ahlul sunnah wal jamaah itu diserahkan kepada kita semua, tidak ada dasar Al Quran harus khilafah, harus negara, harus kerajaan harus republik. "Yang ada hanya bagaimana berkeadilan, tegaknya hukum, sejahtera," kata Said.
Baca: Mengapa HTI Harus Dibubarkan, Wiranto Paparkan Detail Alasannya
Ia pun membandingkan hal ini dengan kepemimpinan Muhammad SAW. Menurut Said, Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Ia mendirikan negara Madinah, yang berasal dari kata madani atau tamaddun.
"Platform-nya adalah bagaimana masyarakat sejahtera, cerdas, bermoral, beragama,dan maju ekonomi serta teknologinya," kata dia.
Said pun mendukung rencana pemerintah untuk membubarkan HTI. Ia menilai jika dibiarkan terus membesar, HTI bisa memunculkan perpecahan di Indonesia.
EGI ADYATAMA
