Hidayat NW: Penghapusan Penistaan Agama Bisa Suburkan Komunisme  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hidayat Nur Wahid Kecam Sikap Militer Mesir

    Hidayat Nur Wahid Kecam Sikap Militer Mesir

    TEMPO.COJakarta - Terkait dengan vonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa kemarin, 9 Mei 2017, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menolak wacana penghapusan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

    Selain alasan munculnya intoleransi, Hidayat menuturkan, Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap pemberontak Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai tersebut dinilai sebagai golongan anti-agama dan anti-Tuhan. Menurut Hidayat, penghapusan pasal tersebut sama saja mendukung kemunculan PKI.

    Baca:
     Vonis Ahok, Hidayat Nur Wahid Tolak Pasal Penistaan Agama Dihapus 

    "Apakah ini tidak kemudian memberikan lahan subur bagi PKI kembali bangkit? Makanya, kita harus menolak penghapusan pasal tersebut," ujar Hidayat. 

    Kemudian, Hidayat menuturkan, Indonesia sejak awal bukanlah negara kafir, komunis, atau ateis, melainkan negara ketuhanan dan negara beragama. Dasar negara, yaitu Pancasila, kata Hidayat, identik dengan Ketuhanan Yang Maha Esa yang erat kaitannya dengan tauhid. Sejak 1 Juni 1945 saat merumuskan Pancasila, Presiden Sukarno menulis ketuhanan sebagai sila pertama.

    Simak pula:
     Ahok Minta Djarot Tinggal di Rumah Dinas Gubernur DKI

    "Jadi sejarah kita ini bukan negara anti-agama atau anti-Tuhan yang membiarkan penistaan agama. Tapi justru menghormati agama dan ketuhanan. Menegakkan komitmen negara yang berketuhanan," kata Hidayat. 

    "Kalau kemudian ada yang mau menghapus pasal penistaan agama, sikap kita adalah menolak. Bahkan kalau perlu harus dikuatkan lagi supaya jera dan orang tidak mempermainkan agama," tutur Hidayat. 

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.