Kepala BKPM Ajak Publik Lupakan Gejolak Pilkada Jakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BKPM Thomas Lembong saat Memberikan Keterangan Pers Realisasi Investasi Kuartal I di Kantor BKPM Jakarta, 26 April 2017. Tempo/Tongam sinambela

    Kepala BKPM Thomas Lembong saat Memberikan Keterangan Pers Realisasi Investasi Kuartal I di Kantor BKPM Jakarta, 26 April 2017. Tempo/Tongam sinambela

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Tomas Lembong menyatakan, gejolak politik di seputar pemilihan gubernur Jakarta tak ada apa-apanya dibandingkan yang terjadi di negara lain.

    "Di negara lain, yang tidak usah saya sebutkan, ada presiden yang dimakzulkan dan masuk penjara," kata dia ketika memberi sambutan pada peresmian integrasi Bank HSBC dan Bank Ekonomi, di Jakarta, 9 Mei 2017.

    Dia mengatakan, perhatian publik memang tercurah pada pemilihan gubernur Jakarta, 19 April lalu. Ia mengaku banyak ditanya tentang pengaruh hajatan politik itu pada investasi. "Saya merasa OK, bahwa pemilihan gubernur Jakarta berlangsung aman dan tertib," katanya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu mengajak publik segera melupakan politik pemilihan gubernur dan kembali fokus ke reformasi perekonomian. Ia menambahkan, Presiden pun telah fokus pada upaya memperbaiki ekonomi sejak beberapa pekan sebelum pemungutan suara 19 April. "Secepat mungkin kita harus cepat move on," ujarnya.

    Kepala BKPM itu mengajak semua kembali ke bisnis masing-masing. Ia pun menghargai bantuan HSBC dalam membantu perbaikan ekonomi Indonesia, terutama pembangunan infrastruktur.
    Dalam integrasi dua bank ini, menurut Tom, HSBC menanamkan investasi US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad menilai investasi ini sangat besar.

    BUDI SETYARSO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.