BREAKING NEWS, Wiranto: Pemerintah Akan Bubarkan HTI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Illustrasi demonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). ANTARA/Agus Bebeng

    Illustrasi demonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). ANTARA/Agus Bebeng

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pertimbangan itu didasari sejumlah alasan dan aspirasi masyarakat. 

    "Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional," ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.

    Baca juga: HTI: Kami Berjuang untuk Khilafiah, tapi Beda dengan ISIS

    Kegiatan HTI, ucap dia, terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, serta ciri dasar negara RI, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. 

    "Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat," tuturnya. 

    Kegiatan HTI pun dinilai mengancam ketertiban, bahkan keutuhan negara. 

    Meskipun begitu, Wiranto menekankan bahwa penilaian itu tak menunjukkan pemerintah menolak ormas Islam. "Namun untuk semata-mata merawat dan menjaga keutuhan NKRI," katanya. 

    Baca juga: Tuntut Pembubaran HTI, Ini Penjelasan GP Ansor

    Wiranto, mewakili pemerintah, belum bisa menjelaskan dasar hukum yang akan dipakai untuk membubarkan HTI. Namun dia memastikan langkah yang akan diambil pemerintah tak bersifat semena-mena. 

    Sebelum mengumumkan soal HTI tersebut, Wiranto mengadakan pertemuan tertutup di kantornya. Pertemuan itu dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Yasonna Laoly, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 

    Pihak HTI belum berhasil dikonfirmasi soal tindakan pemerintah ini.

    YOHANES PASKALIS 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.