TEMPO.CO, Palangkaraya - Pengamat migas Kurtubi menyarankan, bila Kota Palangkaraya nanti ditetapkan sebagai Ibu Kota negara, maka pemerintah dan masyarakat Kalimantan Tengah harus sudah mulai memikirkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai energi kelistrikannya.
Hal itu dikatakan Kurtubi yang juga anggota Komisi VII DPR RI di Palangkaraya, Selasa 2 Mei 2017 saat berdialog dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Baca : Jokowi Pilih Palangkaraya, JK Setuju Mamuju, Pengamat: Jakarta
Dipaparkanya, saat ini Bappenas tengah melakukan pembahasan untuk pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. "Bila itu terjadi maka yang harus dipikirkan 10-20 tahun kedepan yaitu sistim kelistrikannya," tutur dia.
Bila saat ini sudah ada 700 MW, nantinya dibutuhkan tiga kali lipatnya, yakni sebesar 2.100 MW. Salah satu caranya dengan PLTN.
"Dengan sumber daya yang melimpah ia yakin seharusnya di Kalimantan Tengah itu sudah tidak ada lagi pemadaman listrik," ujarnya.
Simak pula : Pesan Mbah Gotho Sebelum Meninggal yang Bikin Cucu Menahan Tangis
Sebelumnya, saat Kalteng dipimpin Gubernur Teras Narang daerah ini pernah melakukan MoU dengan Gubernur Jateng mengenai kabel listrik bawah laut.
"Saya kira hal itu bagus. Nantinya PLTN dibangun di daerah Kalteng dan disalurkan melalui kabel bawah laut ke Jawa melalui Jawa Tengah," tutur Kurtubi lagi.
Untuk diketahui saat ini PLN sedang membangun jaringan interkoneksi se-Kalimantan yang bernama sistim Barito.
Jaringan yang dijadwalkan operasional Tahun 2019 itu nantinya akan menghubungkan 5 provinsi di Kalimantan seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dengan kekuatan 700 MW.
KARANA WW
