Palangkaraya Jadi Ibu Kota, Kalimantan Tengah Diminta Bahas PLTN

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Pengamat perminyakan, Kurtubi (kanan). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Palangkaraya - Pengamat migas Kurtubi menyarankan, bila Kota Palangkaraya nanti ditetapkan sebagai Ibu Kota negara, maka pemerintah dan masyarakat Kalimantan Tengah harus sudah mulai memikirkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai energi kelistrikannya.

Hal itu dikatakan Kurtubi yang juga anggota Komisi VII DPR RI di Palangkaraya, Selasa 2 Mei 2017 saat berdialog dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Baca : Jokowi Pilih Palangkaraya, JK Setuju Mamuju, Pengamat: Jakarta

Dipaparkanya, saat ini Bappenas tengah melakukan pembahasan untuk pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. "Bila itu terjadi maka yang harus dipikirkan 10-20 tahun kedepan yaitu sistim kelistrikannya," tutur dia.

Bila saat ini sudah ada 700 MW, nantinya dibutuhkan tiga kali lipatnya, yakni sebesar 2.100 MW. Salah satu caranya dengan PLTN.

"Dengan sumber daya yang melimpah ia yakin  seharusnya di Kalimantan Tengah itu sudah tidak ada lagi pemadaman listrik," ujarnya.

Simak pula : Pesan Mbah Gotho Sebelum Meninggal yang Bikin Cucu Menahan Tangis

Sebelumnya, saat Kalteng dipimpin Gubernur Teras Narang daerah ini  pernah melakukan MoU dengan Gubernur Jateng mengenai kabel listrik bawah laut.

"Saya kira hal  itu bagus. Nantinya PLTN dibangun di daerah Kalteng dan disalurkan melalui kabel bawah laut ke Jawa melalui Jawa Tengah," tutur Kurtubi lagi.

Untuk diketahui saat ini PLN sedang membangun jaringan interkoneksi se-Kalimantan yang bernama sistim Barito.

Jaringan yang dijadwalkan operasional Tahun 2019 itu  nantinya akan menghubungkan 5 provinsi di Kalimantan seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dengan kekuatan 700 MW.

KARANA WW






Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

9 hari lalu

Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

Pimpinan Otorita IKN tengah menggodok susunan organisasi ibu kota pengganti DKI Jakarta itu. Dua deputi yang dipilih diutamakan berasal dari Kaltim.


Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

30 hari lalu

Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

Wakil KEtua Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan waktu yang tersedia sangat kurang untuk pembangunan tahap awal IKN.


Hari Ini di Tahun 1991, Berlin Resmi Kembali Jadi Ibu Kota Jerman

20 Juni 2022

Hari Ini di Tahun 1991, Berlin Resmi Kembali Jadi Ibu Kota Jerman

Parlemen Jerman mengesahkan pemindahan Ibu Kota ke Berlin. Peristiwa ini sering dikenal dengan sebutan hauptstadtbeschluss atau keputusan ibu kota.


DPRD DKI Sahkan Pansus Jakarta Pascapemindahan IKN

6 Juni 2022

DPRD DKI Sahkan Pansus Jakarta Pascapemindahan IKN

DPRD DKI Jakarta mengesahkan tiga pansus yang salah satunya terkait nasib Jakarta setelah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)


Luhut Sebut IKN Tak Bakal Kalah dengan Dubai: World Class City for All

22 Mei 2022

Luhut Sebut IKN Tak Bakal Kalah dengan Dubai: World Class City for All

Luhut berharap pemindahan kantor-kantor utama pemerintah pusat ke Ibu Kota Negara (IKN) akan selesai pada kuartal II 2024.


Berikut Pajak Khusus IKN yang Dapat Dipungut oleh Otorita

6 Mei 2022

Berikut Pajak Khusus IKN yang Dapat Dipungut oleh Otorita

Pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dipastikan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah.


Ini Daftar Lengkap Susunan Tim Transisi IKN

6 Mei 2022

Ini Daftar Lengkap Susunan Tim Transisi IKN

Beleid transisi IKN ini ditetapkan di Jakarta pada 28 April 2022. Keputusan diteken oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


Sederet Tugas Tim Transisi IKN, Berikut Target dan Batas Wewenangnya

6 Mei 2022

Sederet Tugas Tim Transisi IKN, Berikut Target dan Batas Wewenangnya

Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki sederet tugas


Ingin Beri Masukan atas Rancangan Peraturan Pelaksana UU IKN? Begini Caranya

21 Maret 2022

Ingin Beri Masukan atas Rancangan Peraturan Pelaksana UU IKN? Begini Caranya

Masyarakat diundang berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan peraturan pelaksana Undang-undang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Bagaimana caranya?


ADB Siap Bantu Otorita, Mulai dari Merancang IKN hingga Menggalang Pembiayaan

18 Maret 2022

ADB Siap Bantu Otorita, Mulai dari Merancang IKN hingga Menggalang Pembiayaan

Wakil Presiden ADB, Ahmed M. Saeed, menyatakan pihaknya berkomitmen membantu Indonesia dalam merencanakan IKN untuk mewujudkan kota inklusif.