Pemprov Jawa Barat Segera Cairkan Sebagian Dana Pilgub 2018

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bercakap dengan sesama pendonor darah di PMI Bandung, 2 Februari 2017. Di Bandung sendiri, membutuhkan sekitar 500 labu darah per hari. TEMPO/Prima Mulia

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bercakap dengan sesama pendonor darah di PMI Bandung, 2 Februari 2017. Di Bandung sendiri, membutuhkan sekitar 500 labu darah per hari. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani naskah hibah untuk mencairkan sebagian pendanaan pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. Dana yang bakal dipergunakan KPU dan Bawaslu tersebut Rp 1,687 triliun.

    “Anggaran akan turun dalam dua tahun anggaran, tahun ini sebagian dan sisanya tahun depan,” kata Aher, sapaan Ahmad Heryawan di Bandung, Jumat, 28 April 2017.

    Aher mengatakan, KPU Jawa Barat akan menerima dana pemilihan gubernur seluruhnya Rp 1,169 triliun, sementara Bawaslu Rp 322 milia. Sisanya untuk  Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam III/Siliwngi, Kodam Jaya, serta Desk Pilkada Jawa Barat. “Seluruhnya RP 1,687 triiun,” kata dia.

    Baca: Pilgub Jabar, Ridwan Kamil: Kalau Berpasangan dengan Sule Gimana?

    Tahap pertama lewat anggaran APBD Murni 2017, KPU Jawa Barat menerima anggaran persiapan pemilihan gubernur Rp 400 miliar. Sementara Bawaslu Jawa Barat Rp 197 miliar. Sebagian dana pengamanan juga akan dikucurkan pada instansi TNI dan Polri mulai Agustus 2017. Menurutnya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah sudah ditandatangani. "Pencairan sudah siap," ucapnya.

    Aher menjelaskan, sengaja memutuskan pencairan anggaran lebih cepat dari ancer-ancer dimulainya pentahapan pemilihan gubernur yang diperkirakan dimulai Agustus 2017 nanti. “Supaya ada kepastian. Kalau di Perubahan nanti gak pasti, itu kalau ada sisa. Kalau gak ada sisa, bahaya, bisa tidak teranggarkan di Perubahan," tuturnya.

    Baca: Pilkada Jawa Barat, Survei: Elektabilitas Ridwan Kamil Tertinggi  

    Selain itu, pencairan sebagian anggaran pilkada itu juga untuk mendongkrak serapan anggaran pemerintah. “Kalau cepet dipuji dong, bagus berarti, lebih leluasa. Juga catatan anggaran itu cepat terserap juga," katanya.

    Kemudian, Aher melanjutkan, KPU dan Bawaslu juga lebih bebas untuk menganggarkan apapun. Dia menjamin pencairan anggaran itu tidak mengganggu anggaran pemerintah provinsi secara keseluruhan.  Aher dalam penyerahan anggaran itu meminta agar dana itu dipergunakan dengan baik.

    “Jalankan tugas dengan baik, amanah keuangan ini dilaksanakan dengan baik. Tiga bulan setelah pelaksanaan pilkada harus sudah ada laporannya ke pemprov,” kata dia.

    Baca: Netty Digadang Jadi Calon Gubernur Jawa Barat, Aher: Ngalir Saja

    Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, secepatnya akan melakukan konsolidasi organisasi utnuk memastikan lembaganya siap menyelenggarakan Pilkada Jawa Barat 2018. Salah satu yang jadi fokus perhatian pada persiapan pengadaan barang dan jasa untuk logistik pemilihan gubenrur.

    “Kami persiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak kita inginkan seperti gagal lelang,” kata dia, Jumat, 28 Agustus 2017.

    Yayat mengatakan, dari total anggaran Rp 1,169 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur 2018 itu, sebagian besar didistribusikan ke KPU kabupaten/kota. “Yang langsung dikelola oleh KPU Jawa Barat hanya Rp 250 miliar,” kata dia.

    Baca: Ridwan Kamil - Surya Paloh Sepakati 3 Syarat dalam Pilkada Jabar  

    Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto mengatakan, anggaran yang diterima tahun ini hampir separuh kebutuhan lembaganya untuk mengawasi pelaksanaan Pilgub Jawa Barat. “Tahun ini RP 197 miliar, hampir 50 persennya,” kata dia, Jumat, 28 April 2017.

    Penyelenggaraan pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 akan digelar serentak bersama 16 kabupaten/kota di Jawa Barat.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.