Gerindra Tolak Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat, Sejalankah PKS

Reporter

Ridwan Kamil memperlihatkan kantung plastik dari bahan singkong untuk pengganti styrofoam bungkus makanan dan minuman di Bandung, Jawa Barat, 14 Desember 2016. Bandung akan menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan pelarangan styrofoam untuk kemasan makanan di Indonesia. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah harga mati sepertinya, Gerindra tidak akan mengusung Ridwan  kamil di Pilkada Jawa Barat 2018. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, kecil kemungkinan partainya akan mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil itu untuk pemilihan Gubernur Jabar. Bagaimana dengan langkah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS?

Gerindra dan PKS yang di Pilkada DKI Jakarta mampu mengantarkan Gubernur dan Wakil Gubernur baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengalahkan inkumben Ahok-Djarot. Akan samakah langkahnya tak bakal mengusung Ridwan Kamil?

Baca juga:
Gerindra Gelar Rapimda Cari Lawan Ridwan Kamil, Ini Kata Prabowo

Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PKS, baik pimpinan pusat maupun pimpinan daerah Jawa Barat. Presiden PKS Sohibul Iman mengakui, pernah bertemu Ridwan Kamil dan  Wali Kota Bandung itu mengungkapkan keinginannya maju dalam Pilgub  Jabar.  Sohibul  ketika itu mengatakan, ada lima kandidat.  "Siapa lima nama ini, biarkan nanti DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) yang menyampaikan, kalau saya yang menyampaikan urusan provinsi, masak diambil semuanya oleh pusat," kata Sohibul di Depok, 8 Maret 2017.

Pada bulan yang sama, PKS merekomendasikan tiga nama bakal calon Gubernur Jawa Barat. Rekomendasi itu diberikan kepada pengurus pusat PKS untuk menentukan siapa yang maju dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Tiga calon itu bagian dari 12 kandidat, di antaranya ada nama Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil.

Baca pula:

Pilgub Jabar, Gerindra Ogah Dukung Ridwan Kamil Sebab Beda Tujuan

"Awalnya, ada 12 nama yang kami pertimbangan. Sekarang sudah mengerucut menjadi tiga nama," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu di Bekasi, Rabu. 22 Maret 2017.

Adapun 12 nama yang sebelumnya masuk dalam bursa bakal calon yaitu Abdul Hadi Wijaya, Achmad Ru'yat, Ahmad Syaikhu, Deddy Mizwar, Haris Yuliana, Ledia Hanifa Amaliah, Netty Prasetiyani Heryawan, Nur Supriyanto, Oded M. Danial, Ridho Budiman Utama, Ridwan Kamil, dan Tate Qomaruddin.

Silakan baca:

PKS Koleksi Nama Cagub Jabar, Ada Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil

Sementara buat Gerindra, Ridwan Kamil yang sudah didukung Partai NasDem dalam Pikada Jawa Barat 2017, menyetujui syarat  harus mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. "Ya kalau benar apa yang jadi pemberitaan sudah ada teken kontrak untuk (dukung) Pak Jokowi di 2019, ya tentu agak berbeda kepentingan dengan kami," kata Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 April 2017.

Apakah PKS akan pecah kongsi dengan Gerindra di Pilkada Jawa Barat, atau kembali sejalan seiring laiknya di Pilkada DKI Jakarta lalu? Bukan hanya Ridwan Kamil yang menunggu, tentunya juga seluruh warga Jabar.

S. DIAN ANDRYANTO  I  ANTARA






Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

4 hari lalu

Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

Peluang Ridwan Kamil untuk maju calon presiden atau calon wakil presiden dinilai tertutup setelah resmi bergabung ke Golkar. Apa alasannya?


Ridwan Kamil Bantu Ambil Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah Negeri di Depok

5 hari lalu

Ridwan Kamil Bantu Ambil Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah Negeri di Depok

Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok meminta Ridwan Kamil mengeluarkan instruksi larangan menahan ijazah di sekolah negeri.


Soal Kemungkinan Ridwan Kamil Jadi Capres dari Golkar, Airlangga: Ada Mekanismenya

6 hari lalu

Soal Kemungkinan Ridwan Kamil Jadi Capres dari Golkar, Airlangga: Ada Mekanismenya

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto irit bicara soal kemungkinan Ridwan Kamil menjadi calon presiden dari partainya.


Surplus 1,5 Ton Beras, Ridwan Kamil Sebut Jawa Barat Tidak Perlu Impor

6 hari lalu

Surplus 1,5 Ton Beras, Ridwan Kamil Sebut Jawa Barat Tidak Perlu Impor

Ridwan Kamil mengatakan dengan adanya kenaikan harga beras, pihaknya akan melakukan intervensi ke pasar.


Kronologi Ridwan Kamil Gabung Partai Golkar, Kode Sudah Diberikan Jauh Hari

10 hari lalu

Kronologi Ridwan Kamil Gabung Partai Golkar, Kode Sudah Diberikan Jauh Hari

Ridwan Kamil gabung menjadi kader Partai Golkar, meski pernah gagalkan dukungan saat Kang Emil maju Pilgub Jabar lalu.


Ada Ridwan Kamil, Soekarwo, dan Dedi Mulyadi, Golkar Bisa Kuasai Jakarta dan Jawa

10 hari lalu

Ada Ridwan Kamil, Soekarwo, dan Dedi Mulyadi, Golkar Bisa Kuasai Jakarta dan Jawa

Bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar bisa membuat partai berlambang beringin itu menguasai Pulau Jawa dan DKI pemilu 2024


Ridwan Kamil Gabung Golkar, Pengamat: Alternatif Capres atau Cawapres jika Airlangga Gagal Maju

11 hari lalu

Ridwan Kamil Gabung Golkar, Pengamat: Alternatif Capres atau Cawapres jika Airlangga Gagal Maju

Bergabungnya Ridwan Kamil ke Golkar memunculkan banyak kemungkinan yang mengubah kontestasi Pilpres 2024.


Bukan Ridwan Kamil, Golkar Tetap Sodorkan Airlangga ke KIB Sebagai Capres

11 hari lalu

Bukan Ridwan Kamil, Golkar Tetap Sodorkan Airlangga ke KIB Sebagai Capres

Ace Hasan menyebut Golkar tetap bakal mengajukan nama Airlangga sebagai capres ke KIB. Meski Ridwan Kamil yang memilki elektabilitas lebih tinggi


Top Nasional: Kejaksaan Sebut Richard Eliezer Tembak Yosua Tak Termasuk Perintah Jabatan, Partai Pendukung Kritik Ridwan Kamil

11 hari lalu

Top Nasional: Kejaksaan Sebut Richard Eliezer Tembak Yosua Tak Termasuk Perintah Jabatan, Partai Pendukung Kritik Ridwan Kamil

Kejagung menyebut tindakan Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat bukan termasuk perintah atasan.


Resmi Gabung Golkar, Begini Kiprah Politik Ridwan Kamil

11 hari lalu

Resmi Gabung Golkar, Begini Kiprah Politik Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung dengan Partai Golkar. Bagaimana kiprah politiknya?