Paripurna DPR Bacakan Surat Hak Angket untuk KPK, Isinya...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menyampaikan pidato penutupan masa persidangan ke II tahun 2016-2017 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Desember 2016. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menyampaikan pidato penutupan masa persidangan ke II tahun 2016-2017 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Desember 2016. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.COJakarta - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya membacakan surat masuk dari Komisi Hukum DPR soal pengguliran hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat tersebut bernomor 032DW/KOM3/MP4/IV/2017 tanggal 20 April 2017. 

    "Untuk surat tersebut, sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 akan dibahas sesuai mekanisme berlaku," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 April 2017.

    Baca:
     Hak Angket ke KPK, Fahri Hamzah: Untuk Mengungkap Kebenaran

    Hak angket ini sudah ditandatangani 26 anggota Komisi Hukum dari sembilan fraksi di DPR per Selasa, 25 April 2017. 

    Dalam rapat bersama KPK pekan lalu, Komisi Hukum mendesak pimpinan KPK membuka rekaman Miryam. Pasalnya, Komisi Hukum ingin mengetahui apa benar ada penyebutan enam anggota DPR yang diduga menekan Miryam agar memberikan keterangan palsu saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek e-KTP

    Pimpinan KPK berkukuh menolak permintaan Dewan. Alasannya, Miryam saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemberian keterangan palsu itu dan rekamannya menjadi materi penyidikan. 

    Simak pula: Bursa Pilgub Jawa Timur 2018, Ada 6 Figur Diunggulkan DPD PDIP

    Hak angket tersebut menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Publik menilai DPR mencoba mengintervensi penyelesaian kasus korupsi e-KTP yang menyeret banyak anggotanya. 

    Hak angket ini rencananya tidak sekadar mendesak KPK untuk membuka rekaman. Namun akan melebar ke hal-hal lain. 

    Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, berujar, setidaknya ada empat hal yang akan ditanyakan kepada KPK. 

    Pertama, rekaman Miryam. Kedua, dugaan penyalahgunaan anggaran seperti tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Ketiga, dugaan konflik internal antara pimpinan dan penyidik KPK. Keempat, kerap bocornya dokumen rahasia seputar kasus yang sedang ditangani di KPK. 

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.