Soal Kasus BLBI, Jokowi Bela Inpres Megawati

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Jokowi menghadiri acara HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Jakarta, 10 Januari 2017. Dalam pidato politiknya Megawati Soekarnoputri menyatakan PDI Perjuangan merupakan Rumah Kebangsaan Untuk Indonesia Raya. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Jokowi menghadiri acara HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Jakarta, 10 Januari 2017. Dalam pidato politiknya Megawati Soekarnoputri menyatakan PDI Perjuangan merupakan Rumah Kebangsaan Untuk Indonesia Raya. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal penetapan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin A. Tumenggung dalam kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

    Menurut Jokowi, SKL yang keluar dari Instruksi Presiden Megawati tersebut sulit dipertanyakan. "Bedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan. Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Instruksi Presiden adalah kebijakan, bukan pelaksanaan," ujar Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Inacraft, Jakarta Convention Center, Rabu, 26 April 2017.

    Baca: Kasus BLBI, KPK Tetapkan Syafruddin A. Tumenggung Jadi Tersangka

    SKL BLBI dikeluarkan Presiden Megawati lewat Inpres No.8 Tahun 2002. Inpres itu diterbitkan untuk memberikan jaminan hukum kepada debitur yang menyelessaikan kewajibannya membayar BLBI.

    Dalam pertimbangannya, Inpres tersebut dikeluarkan berdasarkan pada ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang rekomendasi yang berkaitan dengan perjanjian PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham).

    Dalam Inpres itu antara lain disebutkan bahwa kepada para debitur yang menyelesaikan kewajiban pemegang saham, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum.

    Simak: Kasus Korupsi BLBI, KPK Ikut Buru Aset Sjamsul Nursalim

    Jokowi menambahkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Megawati kala itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Jadi, tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan korupsi yang ada. "Lebih detilnya, tanyakan ke KPK lagi," ujarnya.

    Selasa kemarin KPK menetapkan Syafruddin A. Temenggung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    "Tersangka  Syafruddin A. Tumenggung selaku Kepala BPPN pada 2002 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

    Lihat: KPK Berjanji Tetap Selidiki Kasus Sumber Waras dan BLBI

    Menurut Basaria, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham, yang dalam hal ini surat keterangan lunas kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia pada  2004.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.