Jokowi Beri Sinyal Perombakan Kabinet, Yorrys: Golkar Tak Pernah Minta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai saat menghadiri pertemuan antara partai politik pendukung Ahok-Djarot, di Hotel Novotel, Jalan Gadjah, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017. Tempo/Egi Adyatama

    Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai saat menghadiri pertemuan antara partai politik pendukung Ahok-Djarot, di Hotel Novotel, Jalan Gadjah, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya, Yorrys Raweyai, mengatakan partainya tak pernah meminta apa pun terkait dengan pergantian Kabinet Kerja. Menurut dia, persoalan itu menjadi wewenang penuh Presiden Joko Widodo.

    "Komitmen Golkar seperti itu. Kami tidak pernah meminta. Itu hak prerogatif presiden," ucap Yorrys, yang menjabat Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Golkar, di Jakarta, Senin, 24 April 2017.

    Baca: Jokowi Sinyalkan Reshuffle Kabinet, Ini Kata Wapres Jusuf Kalla

    Yorrys mencontohkan, saat Jokowi melakukan perombakan kabinet sebelumnya, tiba-tiba Golkar diminta mengirimkan kadernya. Ketika itu, Golkar menyodorkan Airlangga Hartarto. Akhirnya, Presiden menunjuk Airlangga menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin dari Partai Hati Nurani Rakyat.

    Sinyal perombakan kabinet kembali muncul. Saat membuka acara Forum Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia 2017 pada Sabtu lalu, Jokowi mengaku selalu bekerja dengan memasang target kepada para menterinya. Ia pun mengatakan tak tertutup kemungkinan mengganti menterinya bila tak mampu menyelesaikan target yang diberikan.

    Baca: Terancam Dicopot Jokowi, Menteri Agraria Kebut Sertifikasi Tanah 

    Misalnya target dalam redistribusi aset dan reformasi agraria. Jokowi menargetkan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mensertifikasi 5 juta bidang tanah tahun ini. Pada 2018, ditargetkan 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat.

    Jokowi tak ambil pusing soal tingginya target sertifikasi untuk Kementerian Agraria. "Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus diselesaikan," kata presiden.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.