TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya selalu bekerja dengan memasang target buat para menterinya. Bila tidak mampu menyelesaikan target, siap-siap saja menteri tersebut direshuffle alias diganti.
Jokowi mencontohkan target yang dipatoknya soal redistribusi aset dan reformasi agraria. Dia menargetkan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mensertifikasi 5 juta bidang tanah pada tahun ini. Pada 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat.
"Kalau tidak selesai, ya, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga begitu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya," kata Jokowi saat membuka acara Forum Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia, Sabtu, 22 April 2017, di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Baca : Jokowi: Perbedaan Tidak Harus Diseragamkan, Bahkan Dilenyapkan
Jokowi menjelaskan saat ini ada 126 juta bidang tanah. Sementara jumlah bidang tanah yang telah disertifikatkan 46 juta. Artinya masih ada 60 persen lebih bidang tanah yang belum disertifikatkan.
Di sisi lain, Kementerian Agraria selama ini hanya mengeluarkan 400 sertifikat setiap tahun. Karena itulah target tinggi sertifikasi tanah dipatok Jokowi. "Kalau tidak diberi target yang konkret, ya sampai berapa puluh tahun pensertifikatan ini akan selesai kalau setiap tahun hanya 400 sertifikat," kata Jokowi.
Dia menambahkan sertifikat tanah yang dikeluarkan ditujukan rakyat kecil. Sebab, salah satu masalah yang dihadapi selama ini adalah mereka tidak mempunyai biaya untuk melakukan sertifikasi tanah. Jokowi berharap sertifikasi tanah ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi di masyarakat.
Simak pula : Kasus Teror Novel Baswedan, Jubir KPK: Mata Kanan Pulih Signifikan
Dengan sertifikat tanah, rakyat bisa mempunyai akses pada permodalan. Sertifikat itu akan menjadi jaminan saat mereka mengajukan kredit baik ke bank maupun lembaga keuangan lainnya.
"Di negara manapun yang namanya sertifikat adalah property right yang pertama diberikan negara pada rakyat, karena dengan itulah rakyat akan memiliki kesempatan untuk mengakses ke lembaga-lembaga keuangan," kata Jokowi.
Jokowi tak ambil pusing soal tingginya target sertifikasi untuk Kementerian Agraria/BPN. "Itu urusannya menteri. Tahu saya target itu harus diselesaikan," kata Jokowi.
AMIRULLAH SUHADA
