INFO JABAR - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan kekerasan seksual terhadap anak meningkat nyaris di seluruh pelosok daerah di Indonesia. Penyebab kekerasan dapat diibaratkan seperti pohon kekerasan.
“Akar dari kekerasan adalah kemiskinan, mulai miskin materi, pendidikan, hingga nilai agama. Jadi muncullah faktor pendukungnya, melalui pernikahan dini, disharmoni, dan kesalahan pola pengasuhan anak. Terakhir pemicunya adalah mengkonsumsi miras dan terpaparnya pornografi,” kata Netty dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Percepatan Pelaksanaan Three Ends di Ballroom Harmoni One, Hotel Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 11 April 2017.
Baca Juga:
Rakortek ini dibuka Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana S. Ymbise. Acara yang berlangsung hingga 13 April 2017 ini dihadiri Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA Venetia R. Danes, para kepala dinas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 375 orang (16 dinas PPA Provinsi, 273 dinas PPPA kabupaten/kota, 16 Bappeda provinsi, dan 20 kementerian dan lembaga pusat, 30 KPP dan PA).
Menurut Netty, P2TP2A Provinsi Jawa Barat telah menangani 1.249 kasus, mulai kekerasan (rumah tangga, KDP, seksual) dan human trafficking pada 2010-2016. Jika dilihat dari data tersebut, kekerasan seksual, khususnya pada anak, meningkat dibanding human trafficking.
"Karena itu, Pemprov Jawa Barat mempunyai program unggulan untuk menurunkan kekerasan, yaitu Jabar Tolak Kekerasan, yang dicanangkan pada 16 Juli 2016,” kata Netty.
Baca Juga:
Program Jabar Tolak Kekerasan meliputi pembentukan satgas, formulasi program di perangkat daerah, pembentukan motivator ketahanan keluarga (motekar), inisiasi sekolah ramah anak berbasis bebas kekerasan, pengasuhan perlindungan anak berbasis masyarakat (PABM), pelayanan terpadu di RSUD Al Ihsan, dan pembentukan buku saku selamatkan anak kita.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, misalnya, mulai menggalakkan Sekolah Ramah Anak Berbasis Bebas Kekerasan. "Diharapkan sekolah ramah anak dapat menghadirkan rasa aman, nyaman, juga perlindungan bagi semua warga sekolah. Sebagai salah satu cara kita untuk melindungi anak-anak dari berbagai kekerasan," ucap Netty.
Netty menjelaskan, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dapat merenovasi rumah layak huni. Dengan memberikan pembatas/penyekat kamar tidur anak dan orang tua, sehingga menghindarkan anak dalam perilaku incest atau penyimpangan seksual sedarah.
Pihaknya, kata Netty, juga bekerja sama dengan Dinas Informasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam memberikan informasi dan edukasi secara cepat dan masif kepada masyarakat melalui video call dan teleconference di kota/kabupaten Jawa Barat.
Dengan membingkai pola kerja dan bersinergi inilah, Netty berharap, ke depan dapat menekan angka kekerasan di Jawa Barat. "Prinsip penanganannya merujuk pada kepentingan korban dan melakukan trauma healing untuk melanjutkan kehidupan bermasyarakat," ujarnya. (*)