Rapat Paripurna DPD Ribut Lagi, Sejumlah Senator Walk Out

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentangkan poster sebagai bentuk protes saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Jakarta, 11 April 2017. Rapat Paripurna DPD ini beragendakan mendengar pidato pembuka masa sidang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentangkan poster sebagai bentuk protes saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Jakarta, 11 April 2017. Rapat Paripurna DPD ini beragendakan mendengar pidato pembuka masa sidang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta  - Rapat paripurna perdana Dewan Perwakilan Daerah di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang diwarnai aksi protes dan walk-out dari beberapa senator, Selasa 11 April 2017. Mereka yang menentang menganggap kepemimpinan Oesman Sapta  ilegal. Mereka juga membentangkan poster yang menyuarakan bahwa rapat paripurna ini tidak sah.

    Suasana sudah panas bahkan sebelum rapat dimulai. Hujan interupsi terjadi. Beberapa anggota meminta penjelasan soal dualisme kepemimpinan, adapun anggota  yang lainnya menganggap konflik ini sudah selesai.

    Baca: Kisruh DPD, PBHI Laporkan Wakil Ketua MA ke Komisi Yudisial

    Menengahi hujan interupsi, Oesman selaku pimpinan sidang meminta persetujuan yang berhak bersuara adalah anggota yang mengisi absen. Hal ini, kata dia, mengacu pada tata tertib. "Yang tidak absen boleh tidak bicara?" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Mayoritas anggota pun menjawab 'tidak'. Namun, hal ini mendapat pertentangan dari beberapa anggota. Mereka mempertanyakan tata tertib mana yang digunakan. "Tolong bacakan, tata tertib yang mana," kata senator asal Sulawesi Tengah Nurmawati.

    Simak: Kisruh DPD, Wiranto Anggap Polemik Sudah Selesai 

    Interupsi itu membuat suasana di dalam ruangan kembali ribut. Para anggota saling bicara lewat pengeras suara sehingga membuat tidak jelas apa yang disampaikan.  Oesman tetap melanjutkan acara rapat paripurna ini. Ia meminta agar salah seorang senator dari Jakarta membaca doa.

    Setelah pembacaan doa, lagi-lagi keributan terjadi. Penyebabnya kali ini ialah volume pengeras suara anggota DPD yang dikecilkan dan membuat interupsi dari anggota tidak terdengar. Nurmawati kembali protes, namun Oesman yang tengah membacakan agenda rapat tidak menggubrisnya.

    Hal ini membuat dirinya nekat maju menghampiri meja pimpinan. Aksinya diikuti oleh senator asal Jambi Juniwati. Keduanya terlihat berdialog dengan Oesman dan dua wakilnya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Tampak kekecewaan di wajah Nurmawati dan Juniwati. Keduanya mengangkat tangan sambil mengarahkan ibu jarinya ke bawah.

    Lihat: Kisruh DPD, Ahli Hukum: MA Melawan Putusannya Sendiri

    Nurmawati dan Juniwati kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian mereka membentangkan poster bertuliskan penolakan terhadap rapat itu. Aksinya diikuti oleh belasan anggota lainnya. "Tolak Premanisme di DPD" bunyi tulisan di sebuah poster yang dibentangkan. "Tolak kepemimpinan ilegal" tulis poster lainnya.  "Sipur DPD RI 4 April 2017 Inkonstitusional" dan "DPD RI Wajib Taat Hukum" bunyi poster-poster lainnya.

    Para senator yang melakukan protes ini berkumpul di depan meja pimpinan. Anggota lain ada yang mencoba menghentikannya. Beberapa petugas keamanan pun mencoba menertibkannya.

    Baca juga: Kisruh DPD, Pengamat Politik: Sekarang Sulit Mengharapkan DPD

    Namun, Nono Sampono meminta untuk membiarkannya. "Biarkan, kita tampung aspirasi mereka," ujarnya sambil melanjutkan membacakan agenda rapat menggantikan Oesman.

    Para senator yang melakukan protes ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruangan sidang. Mereka lalu bertemu dengan mantan Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad di ruang tunggu Gedung Nusantara V.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.