Kepala Bappenas Sebut Kajian Pemindahan Ibu Kota Tuntas 2019

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menandatangani rencana aksi keterbukaan Pemerintah 2016-2017 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 16 Desember 2016. Tempo/Tongam Sinambela

    Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menandatangani rencana aksi keterbukaan Pemerintah 2016-2017 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 16 Desember 2016. Tempo/Tongam Sinambela

    TEMPO.CO, Jakarta - Wacana menggeser ibu kota negara, Jakarta, ke daerah kembali mencuat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kajian mengenai pemindahan ibu kota negara baru dimulai. Ia menilai langkah pemindahan ibu kota agar terjadi pemerataan ekonomi ke luar Pulau Jawa.

    "Beban Jakarta dan Jawa itu sudah terlalu berat," kata Bambang di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 April 2017. Menurut dia, langkah pengkajian pemindahan ibu kota atas arahan Presiden Joko Widodo.

    Baca Juga: Wacana Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya, Bappenas ...

    Menteri Bambang mengatakan bila pada akhirnya jadi maka pemindahan yang dilakukan hanya sebatas pada administrasi pemerintahan semata. Jakarta,  akan tetap menjadi kota bisnis. "Yang pindah pusat pemerintahan," ucapnya.

    Meski demikian, upaya pemindahan pada akhirnya akan kembali kepada keputusan pemerintah. Lebih lanjut, Bappenas tengah mencari skema yang tepat agar proses pemindahan tidak mengambil anggaran negara. "Kami inginnya membangun dari nol bukan kota yang sudah ada."

    Ihwal target penyelesaian kajian, Bambang memperkirakan akan selesai pada 2019. "Mungkin penetapannya saja," tuturnya.

    Simak: Proyek Listrik Molor, Sofjan Wanandi:Bisa Jadi Karena Tak Fisibel

    Hingga saat ini Kalimantan diunggulkan menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara. Alasannya, lanjut Bambang, karena Pulau Kalimantan rawan gempa. Namun, pilihannya tidak hanya terpaku kepada Kota Palangkaraya saja di mana banyak disebut-sebut oleh sejumlah pihak.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.