Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun Kawal Bupati Sri Hartini, Sukarno Punya Utang Rp 65 Juta

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Sri Hartini, Bupati Kabupaten Klaten, saat keluar dari Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait Tindak Pidana Korupsi Suap Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Kabupaten Klaten, Gedung KPK, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017. TEMPO/GRANDY AJI
Sri Hartini, Bupati Kabupaten Klaten, saat keluar dari Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait Tindak Pidana Korupsi Suap Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Kabupaten Klaten, Gedung KPK, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017. TEMPO/GRANDY AJI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ini lika-liku Sukarno yang selama hampir setahun menjadi pengawal pribadi Bupati Klaten Nonaktif Sri Hartini, mengaku belum pernah "kecipratan" uang. Menurutnya, tidak ada gunanya memberikan kesaksian palsu kepada para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Percuma bohong. Meski yang memeriksa orangnya berbeda, mereka punya semua rekaman percakapan kami,” kata Sukarno saat ditemui Tempo di halaman Markas Kepolisian Resor Klaten pada Jumat siang, 7 April 2017.

Baca : Kasus Suap Jabatan Bupati Klaten, KPK Telah Periksa Sekitar 70 Saksi

Sukarno yang akrab dipanggil Mbekur itu adalah satu dari 20 saksi yang diperiksa tim penyidik KPK di ruang Aula Satya Haprabu Mapolres Klaten. Sejak kasus jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten terkuak oleh tim KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 Desember 2016, Sukarno mengaku sudah enam kali diperiksa sebagai saksi.

“Dua kali diperiksa di Gedung KPK di Jakarta, empat kali di Mapolres Klaten,” kata lelaki paruh baya asal Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Klaten itu.

Sukarno adalah satu-satunya saksi yang mau bercerita kepada wartawan seputar pengalamannya selama menjadi “orang dekat” Bupati. “Saya itu orangnya blak-blakan (terbuka),” kata ayah satu anak itu.

Simak : Suap Jabatan, KPK: Masa Penahanan Bupati Klaten Diperpanjang

Selama hampir setahun menjadi pengawal Hartini, Sukarno mengaku belum pernah “kecipratan” uang. “Kemarin penyidik memutarkan rekaman percakapan saya dengan Ibu (Hartini). Saat telepon saya bilang pada Ibu, saya sudah setahun nderek (ikut) Ibu tapi masih punya utang Rp 65 juta di luar,” kata Sukarno.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan menyimpan rekaman percakapan tersebut, Sukarno berharap penyidik KPK percaya bahwa dia tidak turut menikmati uang yang dikumpulkan Hartini selama menjabat Bupati. “Saya itu kalau ada titipan uang (dari pejabat) ya langsung tak kasihkan ke Bupati. Kalau dapat bagian, tentu saya tidak punya utang,” kata Sukarno.

Berkaitan dengan bantuan keuangan khusus alias dana aspirasi yang sedang diselidiki tim KPK akhir-akhir ini, Sukarno juga mengaku pernah beberapa kali dimintai tolong oleh sejumlah kepala desa agar dimintakan bantuan dana untuk pembangunan di desanya.

Baca juga : Geledah Rumah Terduga Teroris Lamongan, Kapolres: Ada ID Card ISIS

“Orang minta tolong ya saya tolong. Saya sampaikan langsung ke Ibu. Lagi pula mereka kemarin kan pendukung Ibu (saat Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 2015). Maksud saya biar besok mereka memilih Ibu lagi,” kata Sukarno.

Soerang saksi lain dari pihak swasta yang bekerja di rumah dinas Bupati juga menuturkan pengalamannya saat penyidik KPK memutarkan rekaman pembicaraannya dengan temannya via telepon. Dalam rekaman telepon tersebut, saksi yang tidak bersedia menyebutkan namanya itu ketahuan pernah mengumpat KPK. “Ternyata saya disadap. Terus penyidik minta saya mengulang kata itu,” kata pemuda itu sambil tersenyum.

DINDA LEO LISTY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

16 jam lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah


Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

18 jam lalu

Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.


Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu 12 April 2023. Ia diperiksa Dewas terkait laporan pengembalian Endar Priantoro ke Polri. TEMPO/Mirza Bagaswara
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.


IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.


KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.


Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.  TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.


Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.


Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.


Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.


Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.