Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Sebut Habib Rizieq Syihab Pembohong, Ini Alasannya

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) memasuki ruang sidang untuk menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 4 April 2017. Sidang ini beragendakan pemeriksaan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. ANTARA/Gilang Praja
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) memasuki ruang sidang untuk menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 4 April 2017. Sidang ini beragendakan pemeriksaan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. ANTARA/Gilang Praja
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyebut Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Syihab sebagai seorang pembohong.

Baca juga: Ahok Ungkap Kenapa Sebut Al Maidah di Kepulauan Seribu

"Rizieq selalu mengkampanyekan seolah-olah tidak boleh punya gubernur nonmuslim. Makanya dia melantik gubernur muslim. Ini yang saya katakan kebohongan. Bagi saya Rizieq itu pembohong," kata Ahok dalam sidang yang diadakan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa, 4 April 2017.

Ahok mengatakan, Rizieq selalu mengkampanyekan isi Surat Al-Maidah ayat 51, sehingga membuat masyarakat berpikir tidak boleh memiliki gubernur nonmuslim. Padahal, kata Ahok, Surat Al-Maidah tidak menyebutkan keharusan memilih gubernur muslim.

Surat Al-Maidah ayat 51 ditafsirkan sebagai berikut: Hai orang-orang beriman, jangan lah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu). Sebagian mereka adalah pemimpin yang bagi sebagian mereka yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Kata pemimpin dalam ayat itu pun menjadi perdebatan oleh sejumlah ahli agama Islam. Sebab, makna aulia memiliki multi tafsir. Ada yang menafsirkan aulia sebagai pemimpin, tapi juga bisa disebut sebagai teman setia.

Ahok mengaku tahu kalau semua ayat suci Al-Quran disampaikan oleh ulama. Namun, kata Ahok, yang menjadi persoalan bagi dia bukan mengenai terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tetapi, ada orang yang menafsirkan ayat itu tidak sesuai dengan terjemahan resmi Departemen Agama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal itu ia ketahui dari sebuah selebaran tentang Surat Al-Maidah ayat 51, saat menjalani pemilihan kepala daerah Bangka Belitung 2007. Dalam selebaran itu, Ahok mengungkapkan, disebutkan bahwa  dilarang mengangkat pemimpin, gubernur, bupati, kepala desa, dan kepala keluarga dari orang beragama lain. "Ini terjemahan yang membohongi. Karena kalau memilih salah, maka kita sudah dianggap Allah SWT sudah tidak beragama Islam yaitu disebut murtad," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok menambahkan, selebaran juga menyebutkan bahwa umat Islam harus melihat kekuasaan Allah SWT pada tragedi tsunami di Aceh. "'Kalau Allah sudah murka tidak ada yang bisa mencegahnya'. Ini yang saya maksud. Dibohongi Surat Al-Maidah adalah terjemahan ini. Macam-macam yang tsunami," katanya.

Baca juga: Sidang Ahok, Ahli Bahasa: Fokusnya Bukan pada Al-Maidah, tapi...

Karena itu, Ahok menganggap dirinya difitnah atas ucapannya di Kepulauan Seribu. Sebab, ia merasa tidak pernah menyinggung, menafsirkan, dan mendebat soal ayat tersebut. "Yang saya bicara bohong itu, tidak benar pakai Al-Maidah 51 tidak boleh pilih gubernur. Dalam ayat itu tidak pernah disebutkan bukan milih bupati," ucapnya.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

15 menit lalu

Karena sudah 25 tahun tak menyerut kayu, Jokowi meminta petunjuk kepada salah satu tukang bagaimana cara menyerut kayu yang benar. Tempo/Ratih Purnama
63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

Jokowi berusia 63 tahun pada 21 Juni 2024. Ini perjalanannya dari pengusaha mebel jadi Presiden 2 periode.


Elektabilitas Ridwan Kamil Disebut Merosot Usai Muncul Nama Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Elektabilitas Ridwan Kamil Disebut Merosot Usai Muncul Nama Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil masih cukup unggul di Jabar. Namun, Golkar masih menunggu hasil survei apakah RK maju di Pilkada Jabar atau Jakarta.


Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta, NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Gratis Pada Masa Ahok hingga Anies

1 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta, NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Gratis Pada Masa Ahok hingga Anies

Rumah dengan NJOP di bawah RP 2 Miliar di Jakarta kini kembali dikenakan pajak lewat aturan baru PBB-P2. Pada masa Ahok hingga Anies digratiskan.


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

2 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.


Terkini Bisnis: Bursa Lowongan Kerja HUT Kota Palembang, Riwayat Pembebasan Pajak PBB di Jakarta

2 hari lalu

Para pencari kerja mencari informasi lowongan kerja dalam Mega Career Expo Jakarta di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2024. Pameran tersebut diikuti sekitar 35 perusahaan dengan menawarkan ribuan lowongan kerja bagi lulusan SMA hingga sarjana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terkini Bisnis: Bursa Lowongan Kerja HUT Kota Palembang, Riwayat Pembebasan Pajak PBB di Jakarta

Disnaker Kota Palembang membuka job fair atau bursa lowongan kerja dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1341.


Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

2 hari lalu

Kolase foto Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan dan Budi Heru (ANTARA)
Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

Pembebasan pajak PBB ini diawali oleh Gubernur Ahok pada 2016, nilainya lalu dinaikkan Anies dan dijadikan progresif Heru Budi


PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

PDIP belum menerbitkan satu pun surat rekomendasi Pilgub di empat wilayah Pulau Jawa. Sejumlah nama masuk radar bakal calon gubernur.


Daftar Partai yang Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024, Bagaimana dengan PDIP?

5 hari lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Daftar Partai yang Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024, Bagaimana dengan PDIP?

PKS, Nasdem, dan PKB mendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk kembali maju di Pilkada Jakarta 2024.


Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina Pengganti Ahok, Apa Syarat Pengangkatan Komisaris BUMN?

10 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina Pengganti Ahok, Apa Syarat Pengangkatan Komisaris BUMN?

Pertmina menunjuk Simon Aloysius Mantiri menjadi Komisaris Utama Pertamina gantikan Ahok. Apa syarat menjadi komisaris BUMN?


Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

10 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri berperan penting dalam kemenangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Ia gantikan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.