Penjagaan Ceramah Zakir Naik Diperketat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Zakir Naik. Wikipedia.org

    Zakir Naik. Wikipedia.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamanan ceramah Zakir Naik di gedung Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Ahad, 2 April 2017, akan diperketat. Panitia bekerja sama dengan petugas Kepolisian Daerah Jawa Barat akan menyiapkan enam alat detektor untuk memeriksa mereka yang datang sebelum masuk ke gedung. Anak kecil pun dilarang masuk.

    “Kami memenuhi persyaratan keamanan,” kata Staf Hubungan Masyarakat Perkumpulan Zakir Naik Visit Indonesia, Budi Setiawan, di Bandung, Kamis, 30 Maret 2017. Syarat pengamanan acara telah ditentukan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga kepolisian sektor.

    Baca:
    Ceramah di Lima Kota, Zakir Naik Undang Non-Muslim

    Namun ia membantah pengamanan kepolisian itu terkait dengan berita Zakir Naik sebagai buronan di India, negara asal penceramah itu. “Tidak ada hubungan dengan itu. Diskusi dengan aparat, tidak ada ancaman soal itu.”

    Menurut Budi, pengamanan ketat ditujukan kepada pengunjung acara. Di Bandung, misalnya, pendaftar acara mencapai 10 ribu orang lebih. Adapun di tiga kota lain, yaitu Yogyakarta, Ponorogo, dan Makassar, berjumlah 7-10 ribu orang lebih di lokasi acara. “Paling banyak di Stadion Patriot Bekasi sekitar 40 ribu orang.”

    Baca juga:
    PT PAL Bantah Pejabatnya Terkena OTT KPK
    Sidang E-KTP, Agus Marto Beber Peran Kemenkeu di Penganggaran

    Zakir memulai safari ceramahnya dari Bandung pada 2 April 2017. Setelah itu ia berceramah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 3 April 2017. Pada 4 April di Pondok Pesantren Gontor, kemudian di Bekasi 8 April, serta Makassar 10 April 2017.

    Panitia pelaksana acara di UPI Bandung, Arciana Damayanti, mengatakan pihaknya akan memeriksa tiket yang dibagikan kepada pendaftar melalui surat elektronik. Tiket itu bisa dicetak atau ditunjukkan di layar telepon seluler untuk diperiksa kode batangnya.

    ANWAR SISWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.