Jokowi Minta Agama dan Politik Dipisahkan, Ini Kata Ketua MUI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MUI Ma'ruf Amin saat menunggu menjadi saksi sidang kedelapan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, 31 Januari 2017. TEMPO/Subekti.

    Ketua MUI Ma'ruf Amin saat menunggu menjadi saksi sidang kedelapan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, 31 Januari 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin menyampaikan pandangannya soal pernyataan Presiden Joko Widodo perihal agama dan politik perlu dipisahkan. Menurut dia, agama yang dimaksud Presiden Joko Widodo dalam pernyataan itu bukanlah agama dalam konteks luas.

    "Agama memang ada yang bisa menimbulkan masalah, agama yang radikal," ujar Ma'ruf setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis, 30 Maret 2017.

    Baca: Bertemu Hollande, Jokowi Singgung Isu Palestina dan Xenophobia

    Sebagaimana diberitakan pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo meminta persoalan politik dengan agama dipisahkan. Sebabnya, menurut ia, kedua hal itu cenderung menimbulkan gesekan antarumat ketika disatukan.

    Presiden Joko Widodo memberi contoh situasi saat pemilihan kepala daerah. Menurut dia, agamanya banyak digunakan sebagai alat kampanye dalam pemilihan kepala daerah. Dan, kebanyakan, hal itu menimbulkan konflik-konflik yang tidak perlu.

    Ma'ruf menyampaikan bahwa mau atau tidak, agama sedikit-banyak pasti akan dikaitkan dengan politik seperti yang tidak diinginkan Presiden Joko Widodo. Namun, selama agama itu baik dan tidak radikal, kata ia, hal itu tidak akan menimbulkan konflik
    .
    Simak juga: Aksi 313, Ini Rute ke Istana Negara Minta Dialog Presiden Jokowi

    Malah, menurut Ma`ruf, agama bisa memperkuat politik-politik kebangsaan dan kenegaraan. Terutama, dalam pencarian solusi-solusi fikih atas masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan.

    "Itu banyak (contohnya). Misalnya, bagaimana Nahdlatul Ulama menyelesaikan soal Islam dan Pancasila, masalah kebangsaan hubungan muslim dan nonmuslim. Hal itu diberi landasan keagamaan jadi agama dan politik saling menopang," ujarnya.

    Ditanyai apakah dia sempat menanyakan hal itu ketika bertemu Presiden Joko Widodo, ia mengatakan hal itu tidak dibicarakan sama sekali. Namun, ia tetap yakin Presiden tidak bermaksud menyatakan semua agama harus dipisahkan dari politik.

    "Menurut pemahaman saya, beliau khawatir akan pemahaman keagamaan yang radikal dan destruktif di mana bisa menimbulkan keresahan di masyarakat," ujarnya mengakhiri.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.