Kasus Suap Patrialis Akbar, KPK Panggil Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Hakim MK Patrialis Akbar keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik, 22 Februari 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mantan Hakim MK Patrialis Akbar keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik, 22 Februari 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Sukma Violetta, Rabu, 29 Maret 2017. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap kepada Patrialis Akbar, hakim Mahkamah yang telah diberhentikan karena tersandung kasus ini. "Diperiksa sebagai saksi untuk PAK (Patrialis Akbar)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

    Patrialis diduga menerima suap dari pengusaha daging impor, Basuki Hariman, sebesar Sin$ 200 ribu. Pemberian uang itu diduga agar Patrialis mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    Baca: Kasus Suap Patrialis Akbar, Hakim Suhartoyo Diperiksa Lagi

    Uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 diregistrasi pada 29 Oktober 2015 dengan nomor perkara 129/PUU-XIII/2015. Ada enam pihak yang menjadi pemohon, salah satunya Teguh Boediyana, peternak sapi. Sedangkan Patrialis menjadi satu dari sembilan hakim yang memutus perkara tersebut.

    Meski tak ikut menggugat, Basuki diduga memiliki kepentingan dalam uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebab, UU itu membuat bisnis impor Basuki tidak lancar.

    Pada perkara ini, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Patrialis; Basuki Hariman; sekretaris Basuki, Ng Fenny; dan seorang swasta bernama Kamaludin.

    Baca juga: Kasus Patrialis Akbar, KPK Telusuri Alur Peristiwa Suap di MK  

    Basuki dan Ng Fenny sebagai pemberi disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Patrialis dan Kamaludin sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    MAYA AYU PUSPITASARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.