Menteri Dalam Negeri Minta Seleksi Komisioner KPU-Bawaslu Tidak Mundur

Reporter

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu rampung sebelum 12 April 2017. "Silakan memilih siapa orangnya. Itu hak DPR. Pemerintah tinggal menerima," kata Tjahjo di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Cilandak, Jakarta, Senin, 27 Maret 2017.

Wacana perpanjangan masa jabatan komisioner KPU muncul seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, menilai perpanjangan dilakukan hingga RUU Penyelenggaraan Pemilu selesai dibahas.

Baca: DPR Akan Rapat Internal Bahas Seleksi Komisioner KPU...

Yandri menilai jumlah komisioner KPU serta Bawaslu perlu ditambah untuk menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan. Ia meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan untuk memperpanjang jabatan komisioner.

Tjahjo berujar, jika pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu belum rampung, tak ada kepentingan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. "Perpu itu untuk keadaan yang memang darurat. Ini kan tidak," tuturnya.

Dia optimistis Dewan akan menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan tepat waktu. Jika diperlukan, ucap Tjahjo, penambahan komisioner bisa dilakukan setelah UU Penyelenggaraan Pemilu selesai dibahas.

Baca juga:
Kasus Mobil Listrik, Dahlan Iskan Kembali Diperiksa Kejaksaan

Miryam Tak Hadir Sidang E-KTP, Jaksa: Akan Kami Tanya Sakitnya Apa

Ia mengatakan pemerintah serta DPR perlu menjamin kesinambungan KPU dan Bawaslu. Jika DPR menilai perlu menambah anggota lembaga-lembaga itu, panitia seleksi harus bekerja, mengusulkan, dan menentukannya. “Atau nama yang sudah ada sekarang disaring lagi," ujar Tjahjo.

ARKHELAUS W.







Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

7 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

8 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

17 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

18 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

18 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

3 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

4 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

4 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

4 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.