TEMPO.CO, Samarinda - Kasus pungutan liar pelabuhan di Palaran, Samarinda, meresahkan pula buruh dan anggota koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura). Ketidakjelasan situasi membuat sekitar 1.270 buruh Komura terancam menganggur.
Ketua Komura, Jafar Abdul Gaffar, meyakinkan kepada seluruh anggotanya agar tak panik. Dia menjelaskan sudah mempersiapkan pembayaran gaji buruh anggota koperasi yang ia pimpin. "Sedang dipersiapkan (pembayaran) gajinya," kata Gaffar kepada sejumlah wartawan, di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, di Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 23 Maret 2017.
Baca pula:
Pungli Pelabuhan, Ketua Komura: Siap-siap kalau Diperiksa
Pungli Pelabuhan, 1.270 Buruh Komura yang Bubar Kini Menganggur
Gaffar enggan berbicara banyak saat dia disodorkan pertanyaan oleh wartawan. Dia langsung masuk ke mobil dan menutup rapat pintu. Setelah ditunggu beberapa menit, ia akhirnya membuka kaca jendelanya untuk berbicara kepada awak media dengan waktu yang begitu singkat. "Pasti harus dibayar (gaji buruh Komura). Orang habis bekerja kok," katanya.
Soal uang yang disita dari kantor Komura, Gaffar menegaskan uang tersebut bukanlah hasil pungutan liar, melainkan hasil kerja buruh Komura.
Baca juga:
Pungli Pelabuhan, Polisi Buru Abun dan Cekal ke Luar Negeri
Pungli Pelabuhan, Polisi Boyong Abun dari RSPAD untuk Diperiksa
Saat ditanya terkait dengan perkembangan kasus pungli di Pelabuhan Peti Kemas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang diduga dilakukan Komura, yang kasusnya ditangani Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, Gaffar menolak mengomentari hal tersebut.
"Tidak usah dulu saya komentar," kata Ketua Partai Golkar Samarinda itu sebelum meninggalkan halaman kantor DPRD Samarinda, menggunakan mobil Toyota Corolla Altis berwarna hitam.
Sebelumnya, pada Jumat, 17 Maret 2017, polisi menggelar penindakan pungli di Pelabuhan Peti Kemas, lalu dikembangkan hingga ke kantor Komura di Jalan Yos Sudarso, Kota Samarinda.
Dari ruang bendahara kantor Komura, polisi menyita uang tunai Rp 6,1 miliar. Sekretaris Komura berinisial DH juga telah ditetapkan tersangka dan saat ini harus menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Dari DH, polisi menyita sejumlah aset mewah, yakni 5 unit rumah, 9 unit mobil, 7 kendaraan roda dua, 2 bidang tanah, dan tabungan deposito bernilai ratusan miliar rupiah.
FIRMAN HIDAYAT | SAPRI MAULANA
