Menteri Tjahjo Kumolo Bakal Tertibkan E-KTP Ganda Mulai Tahun Ini  

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan menertibkan warga yang memiliki data ganda setelah ditemukannya orang yang memiliki banyak kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Mulai tahun ini, kami tertibkan," ucap Tjahjo dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan di Hotel Clarion, Senin, 20 Maret 2017.

Tjahjo berujar, sebelumnya, polisi membongkar kasus satu orang yang memiliki 169 e-KTP asli dengan alamat berbeda, yang digunakan untuk membobol ATM. "Sidik jarinya sama, hanya namanya saja bolak-balik. Sedangkan fotonya ada yang pakai kacamata, jenggot, dan kumis. Statusnya ada yang sudah menikah, ada juga bujangan," tuturnya.

Baca: Gara-gara Kasus E-KTP, Menteri Tjahjo Kumolo Pusing

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengungkapkan contoh unik lain yang ditemukan di lapangan. "Di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ada nama Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir di Pangkep. Tapi ada juga Abdul Rahman S., orang yang sama tapi tempat dan tanggal lahirnya ditulis Ujung Pandang," kata Tjahjo.

Penertiban data ganda kepemilikan e-KTP ini dilakukan berbarengan dengan program penuntasan pembuatan e-KTP. Kementerian Dalam Negeri berharap blangko e-KTP sudah mulai dicetak April-Juni 2017. Dengan demikian, 96,54 persen yang sudah merekam dari total warga Indonesia sekitar 255 juta jiwa datanya bisa diserahkan ke masing-masing daerah.

"Mudah-mudahan bisa tuntas juga 4,5 juta jiwa, termasuk kami selesaikan yang 3,2 juta. Jadi, dalam pilkada 2018, data itu bisa kami serahkan ke gubernur dan kabupaten/kota," ujar Tjahjo.

Baca juga: Kasus E-KTP, Menteri Tjahjo Kumolo Berharap Cukup 2 Tersangka

Ia juga berharap Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tak memangkas anggaran proyek e-KTP, sehingga pengadaan blangko e-KTP bisa dicetak pada April mendatang.

Menurut dia, dengan proses tersebut, tiap desa nantinya bisa diketahui jumlah penduduknya, termasuk laki-laki dan perempuan, serta golongan darahnya. "Misalnya berapa yang memiliki golongan darah A dan O. Yang punya e-KTP, berapa lulusan SMP, SMA, dan sebagainya. Bagaimana itu terdata, karena server-nya ini sudah baik, sudah siap, dan ada," tutur Tjahjo.

DIDIT HARIYADI

Video Terkait:

Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong






Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

3 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

3 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

13 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

15 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

17 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

20 hari lalu

Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Abdullah Azwar Anas resmi menjabat sebagai Menpan RB setelah dilantik Presiden Jokowi hari ini.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

20 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

20 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

Azwar Anas menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB.


Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

21 hari lalu

Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

Ketua Fraksi Golkar minta semua fraksi yang ada di DPRD dilibatkan pilih calon pengganti Anies Baswedan, tidak hanya lima orang pimpinan DPRD DKI.