Tersangka Suap Bakamla Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Reporter

Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi (tengah) digiring petugas keluar gedung KPK, Jakarta, 15 Desember 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC)—saksi pelaku yang bekerja sama—untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap pejabat Bakamla. Kepastian itu disampaikan kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo.

"Pastilah, insya Allah, Pak Eko akan mengajukan JC sepanjang yang dia tahu, sepanjang yang dia alami dan dia lihat," kata Soesilo di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017.

Baca: Suap Bakamla, KPK Dalami Dugaan Pemberian Lain...

Sebagai JC, artinya, Eko—yang kini menjadi tersangka—harus siap mengakui kesalahannya dan memberikan informasi kepada KPK untuk menelusuri aktor lain dalam dugaan korupsi tersebut. Namun Soesilo berpendapat seorang JC tidak harus membuka aktor lain yang lebih besar.

Menurut dia, sebagai JC, yang terpenting adalah kliennya akan terbuka dan bersikap kooperatif sehingga pidana menjadi terang. "Dia akan mengatakan apa adanya," ujarnya.

Eko diduga menerima suap Sin$ 100 ribu, US$ 88.500, dan € 10 ribu untuk membantu Komisaris PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah memenangkan tender pengadaan satellite monitoring di Bakamla.

Baca: Kasus Suap, Suami Inneke Koesherawati Akui Bertemu Kepala Bakamla

Dalam surat dakwaan Fahmi, jaksa menyebutkan duit suap juga mengalir ke pejabat Bakamla lain. Mereka di antaranya Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Bambang Udoyo Sin$ 105 ribu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan Sin$ 104.500, dan Kepala Sub-Bagian TU Sestama Bakamla Tri Nanda Wicaksono Rp 120 juta.

Kepala Bakamla Arie Soedewo juga disebut dalam surat dakwaan. Ia dan Eko diduga pernah membahas jatah 7,5 persen untuk Bakamla dari pengadaan satellite monitoring, yang dimenangkan PT Melati Technofo Indonesia.

MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

8 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

14 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

17 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.