Terumbu Karang Raja Ampat Ditabrak Kapal, Berapa Kerugiannya?  

Reporter

Kapal The Caledonian Sky di Raja Ampat. Foto: Stay Raja Ampat

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat, rusak parah pekan lalu. Rantai pulau tempat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia itu ditabrak sebuah kapal pesiar, Caledonian Sky, berbendera Bahama, ketika permukaan air laut surut. Kapal milik operator Caledonian Noble sepanjang 90 meter itu menabrak setelah perjalanan ke Pulau Waigeo pada 4 Maret 2017.

Perusahaan asal Inggris itu menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Mereka mengatakan bakal bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang. Pihak penyidik telah memeriksa kerusakan kapal sangat minim.

Kepala Pusat Penelitian Pacific Marine Resources di Universitas Papua Ricardo Tapilatu mengatakan kapal itu menabrak terumbu karang di perairan yang surut meskipun sudah dilengkapi instrumen radar dan global positioning system.

Baca juga: Raja Salman Menuju Jepang, Presiden Jokowi Sempat Ngobrol 2 Hal

"Sebuah kapal tunda dari Kota Sorong dikerahkan untuk membantu refloat kapal pesiar, ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi karena kerusakan karang lebih buruk," kata Tapilatu. Ia menyebutkan kapal pesiar harus menunggu air pasang untuk mengambangkan kembali kapal.

Menabraknya Caledonian Sky, kapal seberat 4.290 ton, yang membawa 102 penumpang dan 79 awak ini mengakibatkan kehancuran habitat struktural ekosistem dan pengurangan atau hilangnya keragaman delapan jenis karang, termasuk Acropora, Porites, Montipora, dan Stylophora. "Ini adalah apa yang kami temukan selama penyelidikan kami ke situs," kata Tapilatu. "Kami sedang menyelesaikan laporan dan akan menyerahkan rekomendasi kami ke kabupaten minggu depan."

Tapilatu mengatakan tim evaluasi akan merekomendasikan perusahaan untuk membayar kompensasi US$ 800-1.200 per meter persegi, dengan total US$ 1,28-1,92 juta mengingat Raja Ampat sebagai tempat menyelam terpopuler di dunia. Biaya ini dengan tingkat standar US$ 200-400 per meter persegi.

"Jika pemilik kapal tidak setuju, maka biasanya pemerintah akan bawa ke pengadilan," kata Tapilatu.

Tapilatu menambahkan, uang itu akan digunakan untuk menghidupkan kembali karang yang diperkirakan memakan waktu sepuluh tahun. Selain itu, biaya tersebut untuk mengatur wilayah zona dangkal dan pemetaan jalur berlayar.

Baca: Kapal Pesiar Inggris Hancurkan Terumbu Karang Raja Ampat

Dia melanjutkan, pemerintah telah membicarakan masalah kompensasi dengan perusahaan kapal, ia optimistis insiden ini tidak akan sampai ke pengadilan. “Sayangnya, tidak akan ada langkah apa pun untuk kebangkitan karang jika tidak ada uang kompensasi tersebut," ujar dia.

Andi Rusandi, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan upaya konservasi berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Caledonian Noble menegaskan komitmennya untuk perlindungan lingkungan dan mendukung penuh penyelidikan insiden ini.

ARKHELAUS | THE GUARDIAN






Warga Kendeng Surati Jokowi soal Banjir Berkepanjangan, Sampaikan 4 Tuntutan

12 hari lalu

Warga Kendeng Surati Jokowi soal Banjir Berkepanjangan, Sampaikan 4 Tuntutan

Sejumlah warga Kendeng menyurati Presiden Jokowi atas timbulnya banjir berkepanjangan di sekitar Pegunungan Kendeng.


Menghadapi Resesi, Terapkan Frugal Living Bisa jadi Solusi

27 hari lalu

Menghadapi Resesi, Terapkan Frugal Living Bisa jadi Solusi

Menerapkan Frugal Living saat resesi bisa menyelamatkan kamu.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

57 hari lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Aktivis Melihat Potensi Tersembunyi Kerusakan Lingkungan dari RKUHP

58 hari lalu

Aktivis Melihat Potensi Tersembunyi Kerusakan Lingkungan dari RKUHP

RKUHP dinilai oleh pegiat lingkungan memiliki potensi tersembunyi menyebabkan kerusakan pada kelestarian alam.


Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

24 November 2022

Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan hidup akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timur, Nusa Tenggara Timur.


Sejumlah Tempat Wisata Dunia Ini Sebaiknya Tak Dikunjungi pada 2023

11 November 2022

Sejumlah Tempat Wisata Dunia Ini Sebaiknya Tak Dikunjungi pada 2023

Bukan karena tak menerima wisatawan, tapi lebih dari itu ada banyak alasan lain yang membuat sejumlah tempat wisata sebaiknya tak dikunjungi dulu.


Warga Sidamanik Tolak Konversi Kebun Teh ke Lahan Sawit, Khawatir Jadi Biang Banjir dan Longsor

25 Oktober 2022

Warga Sidamanik Tolak Konversi Kebun Teh ke Lahan Sawit, Khawatir Jadi Biang Banjir dan Longsor

Konversi lahan teh menjadi sawit tersebut telah menyebabkan munculnya berbagai kerusakan lingkungan, seperti banjir dan longsor.


ESDM: Tambang Ilegal Tersebar di 2.741 Lokasi, Libatkan 3,7 Juta Pekerja

22 Agustus 2022

ESDM: Tambang Ilegal Tersebar di 2.741 Lokasi, Libatkan 3,7 Juta Pekerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan kegiatan tambang ilegal kini tersebar di 2.741 lokasi dan melibatkan 3,7 juta pekerja.


KLHK Beri Penghargaan Ganjar, Warga Terdampak Kerusakan Lingkungan Kecewa

21 Juli 2022

KLHK Beri Penghargaan Ganjar, Warga Terdampak Kerusakan Lingkungan Kecewa

Menurut warga, kinerja Ganjar selama menjabat gubernur berbanding terbalik dengan kategori penghargaan yang diberikan.


Ganjar Pranowo Dapat Penghargaan, Warga Terdampak Kerusakan Lingkungan: KLHK Kurang Cermat

21 Juli 2022

Ganjar Pranowo Dapat Penghargaan, Warga Terdampak Kerusakan Lingkungan: KLHK Kurang Cermat

Penghargaan Green Leadership untuk Gubernur Ganjar Pranowo dipertanyakan oleh warga terdampak kerusakan lingkungan di Jawa Tengah.