Konsep Kota Pintar Impian Warga Jakarta

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konsep kota pintar harus mampu menyejahterakan masyarakat dari inovasi dan kreativitas yang dimilikinya.

    Konsep kota pintar harus mampu menyejahterakan masyarakat dari inovasi dan kreativitas yang dimilikinya.

    INFO NASIONAL - Perlahan tapi pasti, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menjadi kota pintar atau smart city, yang memberi kenyamanan bagi siapa pun yang nantinya tinggal di Ibu Kota Negara ini.

    Hal ini merupakan impian Basuki Tjahaja Purnama di tahun 2014, ketika masih mendampingi Joko Widodo, yang saat itu menjadi gubernur. Impian itu pun masih konsisten dijalankan setelah Ahok menjadi gubernur saat ini, yang didampingi Djarot Saiful Hidayat.

    Ahok mengatakan pemerintah saat ini telah menjangkau semua kelurahan dengan jaringan Internet tanpa kabel atau Wi-Fi. “Itu pakai fiber optic di semua kelurahan, dan targetnya tahun depan minimal RT/RW sudah terpasang Wi-Fi. Semua tiang listrik kita ganti LED, dipasangi MikroCell, karena teknologi kita kan sudah 4G,” katanya di Jakarta, Senin, 11 Agustus 2014.

    Tidak hanya itu, menurut Ahok, setiap sudut lingkungan RT/RW juga akan terpasang kamera CCTV dan dibagi kepada seluruh aparat keamanan. “Ini supaya mereka juga membantu menjaga keamanan. Kalau ada apa-apa, kita bisa saling kerja sama, misalnya ada geng perampok motor,” tuturnya.

    Dari sisi sumber daya manusianya, kata Ahok, perlu dukungan dari masyarakat untuk membuka diri dengan era globalisasi saat ini. Masyarakat dipaksa untuk inovatif dan kreatif. “Jadi akan terjadi seleksi alam. Yang enggak sanggup berinovasi dan kreatif akan tergeser. Yang bisa menggeser adalah penghasilan, dan kita harus menghilangkan kawasan kumuh murah dan membangun rumah susun sewa, termasuk pasar rakyat, fasilitas kesehatan, serta sekolah, dan transportasi murah,” ucapnya.

    Ahok menilai, konsep kota pintar harus mampu menyejahterakan masyarakat dari hasil inovasi dan kreativitas yang dimilikinya. “Kalau enggak bisa buat otak, perut, dan dompet penuh, bukan smart city namanya,” katanya.

    Di sisi lain, pemerintah dapat bekerja sama dengan pengusaha untuk mewujudkan kota pintar di Ibu Kota. “Anggaran enggak masalah, kita bisa tukar-menukar. Kita masih punya hak ruang udara, bawah tanah, dan pulau. Kita bisa tawarkan hak ini ke pengusaha, tapi kita minta mereka bangun transportasi, waduk, sungai, dan model lain,” ujar Ahok.

    Realisasi infrastruktur kota pintar, menurut Ahok, sudah relatif baik dan tinggal memasang CCTV. “Enggak akan dicolong kok. Makanya kita harus kelola dan awasi. Smart city itu perlu seleksi orang. Makanya kita ingin bikin perda beasiswa. Jadi, untuk uang sekolah, beli buku, bisa pakai debit, tapi uang transportasi cuma bisa ditarik Rp 50 ribu per minggu. Kalau enggak, orang miskin bisa ambil untuk belanja yang lain,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.