Wiranto: Dewan Kerukunan Bisa Selesaikan Konflik Horizontal

Reporter

Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan bahwa Dewan Kerukunan Nasional (DKN) bukan dibentuk sebagai jalan pintas penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Namun dia tak menutup kemungkinan terlibatnya DKN, jika pelanggaran HAM masa lalu akhirnya harus selesai secara nonyudisial.

"Kalaupun pelanggaran HAM tak bisa selesai secara yudisial, akan ke nonyudisial juga. Di situ mungkin DKN bisa kami libatkan," kata dia saat menggelar Coffee Morning bersama pemimpin media massa di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

Meskipun begitu, dia mengatakan bahwa DKN sejatinya dibentuk untuk menangani konflik horizontal dalam skala nasional.

Baca: Guyonan Turis Arab Saudi Hebohkan Bandara Ngurah Rai

"Untuk konflik horizontal dan bahkan vertikal. Ini maju dulu, selesaikan dengan cara-cara mufakat, kalau tak selesai. Silahkan Komisi Nasional untuk HAM dan peradilan masuk," tutur dia.

Dia berujar, pembentukan DKN sudah mencapai tahap akhir. Peraturan Presiden sedang disusun. "Tokohnya kami undang, ada 11 orang yang kami anggap sebagai representasi orang bijak di Indonesia," ujar Wiranto.

Meski tak menyebut nama, dia memastikan sembilan tokoh sudah setuju menjadi anggota DKN. Kemenkopolhukan, kata dia, masih berupaya melengkapi keanggotaan DKN. "Masih kami minta mudah-mudahan bersedia."

Pembentukan DKN sebelumnya ditentang Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Kontras memandang pembentukan DKN cacat hukum, bila dikaitkan dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca: Sidang Korupsi E-KTP (3), Peran Gamawan sampai Agus Martowardojo

Pembentukan DKN dinilai bertentangan dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketentuan itu mengharuskan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat di pengadilan, tak bisa langsung dengan langkah nonyudisial.

DKN pun dinilai bertentangan dengan UU Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan UU tersebut, penanganan perkara HAM berat tidak cukup dengan rekonsiliasi. Harus ada penanganan pasca-konflik, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi.

YOHANES PASKALIS






KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

2 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

2 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

2 hari lalu

KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

KKJ menilai peretasan terhadap puluhan awak redaksi Narasi mengancam kebebasan pers.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

5 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

7 hari lalu

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara

7 hari lalu

Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara

Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, keluarga pelanggaran HAM menuntut janji pemerintah menuntaskannya.


Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

8 hari lalu

Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

Empat orang tewas dalam kasus Paniai. Bermula dari cekcok antara anggota TNI dan warga.


Keluarga Korban Kasus Paniai Disebut Menolak Terlibat Proses Persidangan

8 hari lalu

Keluarga Korban Kasus Paniai Disebut Menolak Terlibat Proses Persidangan

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Kasus Paniai 2014 menyatakan keluarga korban ragu persidangan kasus ini akan membawa keadilan.


Presiden Jokowi Buka Peluang Korban HAM Berat Dapat Bansos hingga Beasiswa

8 hari lalu

Presiden Jokowi Buka Peluang Korban HAM Berat Dapat Bansos hingga Beasiswa

Tim PPHAM bentukan Presiden Jokowi diantaranya memberikan rekomendasi pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.


Jokowi Tunjuk Makarim Wibisono hingga Kiki Syahnakri di Tim Non-Yudisial HAM Berat

8 hari lalu

Jokowi Tunjuk Makarim Wibisono hingga Kiki Syahnakri di Tim Non-Yudisial HAM Berat

Presiden Jokowi resmi meneken Kepres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.