5 Fakta Terkait Kasus E-KTP yang Disidangkan Kamis Besok  

Reporter

Tersangka bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, mengenakan rompi berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 21 Desember 2016. Irman akhirnya ditahan KPK setelah puluhan kali diperiksa sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 30 September 2016 lalu, terkait keterlibatanya dalam dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011 dan 2012, yang membocorkan anggaran negara mencapai Rp2,3 triliyun dari total nilai proyek Rp5,9 triliyun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Persidangan dugaan korupsi e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017, besok. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutnya salah satu kasus korupsi yang membutuhkan waktu pengusutan yang panjang.

Kerugian negara dari kasus e-KTP yang disidik sejak April 2014 itu mencapai Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Berikut beberapa 5 fakta terkait kasus tersebut.

2 Tersangka Ditetapkan KPK
KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Adminitsrasi Kependudukan sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugiharto, sebagai tersangka pada April 2014. Dua tahun kemudian, pada September 2016, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, sebagai tersangka.

5 Perusahaan Konsorsium yang Tangani Proyek
Lima anggota konsorsium yang memenangi tender proyek pengadaan e-KTP, adalah Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pimpinan konsorsium, dan PT Sandipala Arthaputra, PT Quadra Solutions, PT Len Industri, serta PT Sucofindo sebagai anggota konsorsium.

Ratusan Saksi yang Diperiksa KPK
Untuk tersangka Sugiharto, penyidik KPK memeriksa 294 saksi fakta dan 5 saksi ahli. Sementara, untuk tersangka Irman, penyidik memeriksa 173 saksi fakta dan 5 saksi ahli.

24.000 Halaman, Tebal Berkas Perkara Tersangka
Berkas perkara dua tersangka korupsi e-KTP, Irman dan Sugiarto, mencapai 24.000 halaman. berkas setebal 13 ribu halaman milik Sugiharto dan berkas setebal 11 ribu halaman milik Irman. Setidaknya ada 26 rim kertas yang dihabiskan untuk pembuatan berkas perkara tersebut dan jika ditumpuk tinggi berkas mencapai 2,6 meter.

Miliaran Rupiah Uang yang Dikembalikan Saksi ke KPK
Sebanyak 14 saksi mengembalikan dana hasil proyek pengadaan e-KTP, total mencapai Rp 30 miliar. Selain itu, lima perusahaan konsorsium mengembalikan ke KPK sebesar Rp 200 miliar.

MAYA AYU PUSPITASARI |  RINA W.

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

5 jam lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

6 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

1 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

1 hari lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

1 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

1 hari lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

1 hari lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.