Deklarasi Anti Terorisme, IORA Ingin Jawab Tantangan Global  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah delegasi negara-negara yang mengikuti Indian Ocean Rim Association (IORA) berfoto bersama sebelum memulai acara hari ini, di Jakarta Convention Center, 5 Maret 2017. TEMPO/Diko

    Sejumlah delegasi negara-negara yang mengikuti Indian Ocean Rim Association (IORA) berfoto bersama sebelum memulai acara hari ini, di Jakarta Convention Center, 5 Maret 2017. TEMPO/Diko

    TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA) akan mengadakan deklarasi pencegahan dan perlawanan terhadap terorisme dan ekstremisme. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya mengatakan hal itu dilakukan untuk menjawab tantangan dunia saat ini.

    "Untuk menunjukkan IORA bertanggung jawab pada tantangan masa kini, dan menjawab tantangan itu," kata Desra Percaya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Minggu 5 Maret 2017.

    Baca: IORA Summit, Ini Isu Prioritas Soal Perdagangan

    Desra menuturkan dia tak bisa menjelaskan secara detail mengenai deklarasi tersebut. Dia hanya menyampaikan inti deklarasi itu untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Ia menyebutkan, salah satunya termasuk pembajakan di laut.

    Desra mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi korban dari terorisme. Untuk itu, deklarasi ini tak hanya bicara negara yang menjadi korban terorisme, melainkan antisipasi ke depan. "Esensi dari deklarasi ini perlunya kerja sama lebih erat."

    Sekretaris Jenderal Indian Ocean Rim Association, K.V. Bhagirath, mengatakan terorisme harus ditangani karena sumber daya yang ada bisa dialihkan, untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jika terorisme berhasil diakhiri.

    Baca: IORA Summit, Kemenlu Ajak Delegasi Jelajah Jakarta

    Bhagirath menambahkan dokumen-dokumen, seperti deklarasi pencegahan dan perlawan terhadap terorisme dan ekstremisme, IORA Concord, dan rencana aksi IORA untuk empat tahun ke depan masih akan difinalisasikan. Dia menyatakan sangat menantikan penyelesaian dokumen-dokumen yang akan ditandatangani oleh para kepala negara pada Selasa, 7 Maret 2017.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.