Wagub Jawa Timur Minta Timpora Deportasi TKA Tak Penuhi Izin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja asing asal Tiongkok setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Banten, akan dideportasi karena tidak bisa menunjukkan dokumen resmi ketenagakerjaan dan izin tinggal. TEMPO/Darma Wijaya

    Pekerja asing asal Tiongkok setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Banten, akan dideportasi karena tidak bisa menunjukkan dokumen resmi ketenagakerjaan dan izin tinggal. TEMPO/Darma Wijaya

    TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, meminta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) untuk mendeportasi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak penuhi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Menurut Gus Ipul, baik itu untuk yang tidak memiliki izin sama sekali maupun masa berlaku izin yang sudah habis.

    “Saya minta kepada Timpora untuk lakukan deportasi, setelah mengurus baru mereka nanti boleh kembali lagi,” kata Gus Ipul saat menghadiri acara Media Group Discussion dengan tema Tenaga Kerja Asing di Hotel Harris Gubeng Surabaya, Jumat, 3 Maret 2017.

    Baca : Awasi TKA Ilegal, Gus Ipul: Libatkan Serikat Pekerja dan Warga

    Menurut Gus Ipul, beberapa kasus yang sering terjadi ketika Timpora melakukan sidak ialah terkait pengurusan izin yang telat dan masa berlaku yang habis. Hal tersebut menurut Gus Ipul sudah melanggar prosedur yang semestinya, namun tidak ada tindak lanjut dan dibiarkan saja.

    “Tidak boleh lagi ada perusahaan yang terlambat mengurus perpanjangan IMTA, harus dilakukan deportasi kepada mereka yang terlambat mengurus, dan perusahaan juga diberi sanksi,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengatakan, hal yang ingin ditekankan ialah semua tenaga kerja asing yang berada di Jawa Timur harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan dan juga bekerja sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, Timpora bersama dengan serikat pekerja dan juga masyarakat harus melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing.

    “Saya harap masyarakat ikut memberikan laporan apabila melihat TKA yang mencurigakan, karena memang ada yang tidak memiliki izin sama sekali,” ujar Gus Ipul.
    Simak juga : Pemerintah Tawarkan Obyek Wisata Mandeh ke Investor Arab Saudi

    Gus Ipul menambahkan, banyak TKA yang melakukan modus penyalahgunaan visa untuk masuk Indonesia. Adapun modus-modus tersebut ialah dengan alasan pengungsi atau pencari suaka, pengembara, serta penyalahgunaan terhadap ijin tinggal terbatas seperti berjualan.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan keahlian atau skill bagi 28.000 orang, baik itu pelatihan maupun magang kerja baik di dalam maupun di luar negeri. “Dengan begitu mereka akan mempunyai daya saing yang kuat,” kata Gus Ipul.

    JAYANTARA MAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.