Diperiksa KPK, Hakim MK Irit Bicara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo berada di ruang tunggu sebelum diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2017. Suhartoyo diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus suap hakim MK pada uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tersangka Patrialis Akbar. ANTARA FOTO

    Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo berada di ruang tunggu sebelum diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2017. Suhartoyo diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus suap hakim MK pada uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tersangka Patrialis Akbar. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 16.00 hari ini, Kamis, 2 Maret 2017. Suhartoyo diperiksa sebagai saksi dalam dugaan suap kepada hakim MK non-aktif Patrialis Akbar.

    Saat keluar dari gedung KPK, Suhartoyo dicegat awak media. Namun ia irit bicara ketika ditanya seputar pemeriksaannya. "Perdalam itu saja, yang rapat hakim. Itu saja lanjutan. Sudah, ya," kata hakim MK itu di KPK.

    Baca juga: Kasus Suap Patrialis Akbar, KPK Periksa Dua Hakim MK Lagi

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik masih membutuhkan keterangan Suhartoyo dalam perkara yang menjerat hakim MK, Patrialis Akbar, ini. "Sebagai pemeriksaan tambahan," ujarnya.

    Pemeriksaan Suhartoyo hari ini merupakan lanjutan dari panggilan sebelumnya. Suhartoyo tercatat pernah diperiksa penyidik KPK pada Kamis, 16 Februari 2017. Kala itu, ia dicecar 12 pertanyaan.

    Baca pula: Kasus Suap Patrialis, KPK Periksa Ketua Mahkamah Konstitusi

    Menurut Febri, hari ini penyidik mengkonfirmasi secara lebih rinci bagaimana proses persidangan dan pembahasan yang terjadi sebelum permohonan judicial review diputuskan. Putusan judicial review yang dimaksud adalah uji materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    Terkait dengan putusan uji materiil itu, KPK menduga Patrialis Akbar menerima suap sebesar Sin$ 200 ribu dari Basuki Hariman, seorang pengusaha daging sapi impor, agar mengabulkan sebagian gugatan undang-undang tersebut. Suap itu diperantarai Kamaludin, rekan Patrialis.

    Akibat persekongkolan ini, penyidik KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah hakim MK non-aktif Patrialis Akbar; Basuki Hariman; Kamaludin; dan Ng Fenny, orang kepercayaan Basuki.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak: Di Masjid Istiqlal, Raja Salman Disambut Zikir dan Takbir



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.