Tanwir Muhammadiyah Cetuskan 5 Resolusi Ambon, Apa Saja?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Muhammadiyah terpilih Haedar Nashir, usai pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, 6 Agustus 2015. Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti terpilih sebagai Ketua umum dan Sekretaris PP Muhammadiyah priode 2015-2020. TEMPO/Hariandi Hafid

    Ketua Umum Muhammadiyah terpilih Haedar Nashir, usai pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, 6 Agustus 2015. Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti terpilih sebagai Ketua umum dan Sekretaris PP Muhammadiyah priode 2015-2020. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Ambon - Tanwir Muhammadiyah di Kota Ambon, Maluku pada 24-26 Februari 2017 menghasilkan Resolusi Ambon tentang penguatan kedaulatan dan keadilan sosial. Resolusi ini berisi 5 poin penting, yang merupakan hasil rumusan musyawarah dan ditandatangani oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Sekretaris Umum H. Abdul Mu'ti.


    Resolusi diteken sebelum acara penutupan Sidang Tanwir Muhammadiyah oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Dari Ambon, negeri para raja, seluruh peserta tanwir menyampaikan resolusi penguatan kedaulatan dan keadilan sosial  untuk diteruskan dan dilaksanakan oleh pemerintah," kata Haedar Nashir, saat menyerahkan rumusan resolusi tersebut kepada Jusuf Kalla.

    Baca: Tanwir Muhammadiyah, Jusuf Kalla: Kesenjangan Sudah Membahayakan

    Resolusi Ambon tersebut adalah, Pertama sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menegaskan tekad bahwa kemerdekaan adalah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, modal politik, dan awal untuk mewujudkan cita-cita ideal menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

    Kedaulatan dan keadilan sosial adalah azas, nafas, dan tujuan yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Kedua, kedaulatan berarti kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan seperti penjajahan, penindasan, tirani, dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan bangsa lain. Kedaulatan berarti kemandirian menentukan nasib sendiri dalam sistem pemerintahan, hukum, politik, kebudayaan, dan kepribadian yang konstitusional.

    Baca: Presiden Jokowi Buka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon

    Ketiga, keadilan sosial berarti pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Keadilan sosial berarti pemerataan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat. Siapapun dan dimanapun mereka berada tetap memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, kesempatan yang terbuka bagi yang mau bekerja, pemihakan kepada yang lemah, dan perlindungan bagi yang tidak berdaya.

    Keadilan sosial berarti keseimbangan, tidak adanya ketimpangan yang menganga, dan dominasi oleh mereka yang digdaya. Keempat, cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan masih memerlukan perjuangan panjang dan komitmen tinggi semua pihak baik Pemerintah, partai politik, masyarakat madani dan seluruh komponen bangsa.

    Semua pihak menyadari bahwa saat ini kedaulatan bangsa dalam pertaruhan dan seringkali dipertaruhkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang dengan tamak sengaja menggerus pranata hukum, menguras kekayaan alam dan menggusur rakyat kecil demi mendapatkan tahta kekuasaan dan nafsu duniawi.

    Kesenjangan sosial yang terbuka antarkawasan, golongan, laki-laki dan perempuan, pekerjaan, dan etnis masih bahkan makin menjadi masalah yang serius. Jika tidak segera dilakukan langkah sigap, maka kesenjangan sosial berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan melumpuhkan gerak langkah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain.

    Kelima, Muhammadiyah memandang pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengelola sumberdaya alam dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah harus menata sistem kepartaian yang lebih aspiratif terhadap masyarakat, mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, finansial, dan jaringan mendikte praktik penyelenggaraan negara.

    Negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal asing maupun dalam negeri yang memecah belah dan memporak porandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya. Untuk itu, pemerintah harus mendorong masyarakat madani berperan lebih luas sebagai kelompok kritis, penyeimbang, dan kontrol atas jalannya pemerintahan dan mitra strategis dalam memperkuat kedaulatan negara dan mewujudkan keadilan sosial.

    ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.