TEMPO.CO, Pangkalpinang - Operasi penertiban dan penindakan tambang timah ilegal di Pulau Bangka oleh kepolisian sudah sering dilakukan. Namun upaya tersebut tidak mampu memberikan efek jera ataupun rasa takut di kalangan penambang. Bahkan hingga saat ini tambang timah ilegal masih tetap eksis beraktivitas.
Anggota Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bambang Herdiansyah mengatakan eksistensi tambang timah ilegal di Pulau Bangka tidak lepas dari peran pengepul atau yang sering disebut kolektor timah. Bahkan jumlahnya pun banyak karena didukung oleh pemodal.
”Keberadaan kolektor timah membuat tambang ilegal semakin eksis. Sebab, tidak mungkin tambang timah ilegal ini bisa bertahan tanpa kehadiran pihak-pihak yang berperan sebagai pembeli dan penampung timah hasil kegiatan pertambangan tanpa izin dan ilegal,” ujar Bambang kepada Tempo, Kamis, 23 Februari 2017.
Baca: Jangan Hanya Freeport, Pemerintah Harus Tegas Juga Terhadap PT TEP
Menurut Bambang, pasir timah hasil tambang ilegal yang dibeli para kolektor ada yang dijual ke perusahaan pertambangan timah di Bangka Belitung untuk dijadikan bahan baku produk timah. Ini modus yang digunakan untuk meloloskan produk timah yang berbahan baku dari aktivitas illegal mining dapat diekspor.
”Permainannya dengan memanipulasi Laporan Surveyor (LS). Seperti kasus yang pernah diungkap Kepolisian Daerah Bangka Belitung sebelumnya terkait manipulasi LS. Di situ terbukti produk timah yang diekspor salah satu perusahaan bahan bakunya dibeli dari kolektor, bukan dari wilayah izin usaha pertambangan,” ujarnya.
Bambang berharap upaya penertiban yang dilakukan oleh Kepala Polda Babel beserta jajaran dapat mengurai dan mengatasi karut-marut pertambangan timah yang sudah terjadi selama ini.
”Kita apresiasi sikap Polda Babel melakukan langkah hukum terhadap pelaku tambang timah ilegal guna menekan aktivitas illegal mining yang sudah terjadi secara masif di Bangka Belitung,” tuturnya.
SERVIO MARANDA
Simak pula: Status WA Eks Pimpinan KPK, Bodoh Rakus: Negara Gagal
